Jokowi Bakal Sanksi Tegas Instansi yang Tak Pakai Produk Dalam Negeri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas kembali menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri untuk seluruh instansi, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Penegasan itu disampaikan Jokowi dalam acara Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Selasa, 14 Juni 2022.
Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp2.714 triliun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp1.197 triliun. Jumlah tersebut harus dimanfaatkan untuk membeli produk dalam negeri dan membangkitkan ekonomi tanah air, jangan justru diberikan produk impor.
"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH badan, PPH perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita," kata Jokowi, Selasa, 14 Juni 2022.
Jokowi mengatakan, Pemerintah menargetkan sekitar Rp400 triliun untuk belanja produk dalam negeri. Sampai sejauh ini, realisasi dari komitmen yang ada itu sudah sekitar 45 persen dari target yang ditetapkan.
"Sebetulnya komitmennya itu 720 triliun, itu tadi pak kepala BPKP, kalau yang saya hitung komitmen kita sudah Rp839 triliun tapi mungkin diverifikasi lagi oleh BPKP menjadi Rp720 triliun. Oke itu sudah gede sekali. Tapi ini kan komitmen, yang sulit itu merealisasikan," ujar Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP untuk mengawasi agar seluruh instansi patuh menggunakan produk dalam negeri.
Dia bakal memberikan sanksi yang tegas apabilatidak menjalankan kebijakan tersebut dengan baik.
"Sekali lagi saya minta untuk terus mengawal secara konsisten jaga kepatuhan kementerian, lembaga, Pemda, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini," kata Jokowi.
"Saya minta kepada BPKP, mensinergikan upaya ini. Kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini, dengan penuh kedisiplinan," ujar Jokowi.
