10 Desa Jadi Percontohan Antikorupsi, Salah Satunya di Sulsel

GOWA, BUKAMATA - Sepuluh desa dari berbagai provinsi di Indonesia, menjadi percontohan desa antikorupsi. Salah satunya Desa Pakkatto, di Kabupaten Gowa.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan, pada acara Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2022, mengatakan, ada tiga strategi upaya pemberantasan korupsi. Yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan.

"Sebagaimana trisula pemberantasan korupsi, yaitu bagaimana mengedukasi (pendidikan), mencegah, dan penegakan,: ungkapnya, di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, kemarin, Selasa, 7 Juni 2022.

Dirinya pun mengakui, bahwa dengan pendampingan KPK, Pemprov Sulsel terus berupaya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Baik dalam perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang/jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak, dan manajemen aset daerah.

Alhasil, dengan pendampingan KPK, Kajati, Polda Sulsel, Pemprov Sulsel terus melakukan penertiban aset. "Kita gencar melakukan penyelamatan aset, diantaranya lahan Masjid Al Markaz yang nilainya sekitar Rp 7 Triliun, Gedung Juang 45, dan aset lainnya," sebutnya.

Ada sepuluh desa dipilih sebagai pembentukan percontohan Desa Antikorupsi, berasal dari 10 Provinsi. Yakni dari Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Kalimantan Barat.

"Kita merasa bersyukur dan bahagia, satu desa di Sulsel yakni di Desa Pakatto menjadi salah satu pembentukan percontohan Desa Antikorupsi. Apalagi kita ketahui, desa adalah ujung tombak pembangunan. Desa adalah miniatur Indonesia," ungkapnya.

Olehnya itu, diharapkan ini bisa menjadi percontohan bagi desa lainnya dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dari korupsi. "Kita harap partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini juga akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan sistem dan tatanan pemerintahan yang transparan, lebih bersih dan bebas korupsi," jelasnya.

Turut hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT), Abdul Halim Iskandar, Ketua KPK RI, Firli Bahuri, Menteri Keuangan Sri Mulyani secara virtual, dan perwakilan Kemendagri. Serta para Gubernur, Forkopimda Sulsel, para Bupati/Wali Kota se Sulsel, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. (*)