Loading...
Loading…
Segera Tunjuk PLH Kepala Dinas, Cermati Perijinan Yang Terbit Sebelumnya

Segera Tunjuk PLH Kepala Dinas, Cermati Perijinan Yang Terbit Sebelumnya

Nasional | radarjogja | Sabtu, 04 Juni 2022 - 00:30

RADAR JOGJA Penjabat Wali Kota Jogja Sumadi akan menyiapkan sosok pelaksana harian untuk jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja. Ini sebagai respon atas penetapan Nurwidhi Hartana sebagai tersangka kasus suap perijinan apartemen Royal Kedhaton.

Langkah ini guna menjamin pelayanan publik di Kota Jogja tetap berjalan. Khususnya terkait pengajuan ijin pembangunan maupun investasi di Kota Jogja. Pasca penetapan tersangka, posisi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja kosong.

Yang penting kan gini, pelayanan kepada masyarakat itu tidak harus berhenti. Jadi ketika ada nanti yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan itu kan berarti kosong, padahal kan penting. Maka kami akan menunjuk nanti pejabat lain sebagai pelaksana tugas dari dinas yang bersangkutan, jelasnya dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (3/6).

Sumadi memastikan pengisi kekosongan berstatus PLH. Ini karena fungsinya untuk mengisi jabatan strategi sementara waktu. Sambil menunggu prosedur penunjukan pengisi jabatan selanjutnya.

Terkait target penunjukan, Sumadi menjanjikan secepatnya. Agar proses administrasi birokrasi di lingkungan Pemkot Jogja tak terganggu.

Baca Juga :
Hindari Kevakuman Tujuh Kabupaten, Gubernur HD Tunjuk 7 Plh Bupati

Jadi sebenarnya kalau PLT itu kan katena kosong, jadi ini PLH. Karena dia sementara. Dalam waktu dekat, paling tidak Senin (6/6), katanya.

Disinggung tentang evaluasi IMB apartemen Royal Kedhaton, Sumadi akan mengkaji terlebih dahulu. Guna mengetahui detil terbitnya perijinan tersebut. Sehingga dapat mengambil langkah yang tepat setelahnya.

Ditanya tentang potensi pencabutan IMB, Sumadi tidak langsung mengiyakan. Ini karena tetap butuh kajian secara mendalam. Sehingga dia tetap menunggu kajian tim lapangan.

Saya belum bisa memutuskan, mencermati dulu. Kami akan lihat, cermati, nanti kan ada verifikasi dulu dari teman-teman di lapangan. Nanti kalau ada hal-hal yang kita sesuaikan dengan ketentuan saja, ujarnya.

Dalam rilis kasus, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sempat menyebutkan kemungkinan terbukanya kasus lain. Tepatnya tentang sejumlah perizinan di Kota Jogja. Berupa dugaan adanya suap untuk meloloskan izin-izin tertentu.

Saat dikonfirmasi, Sumadi mengaku belum mengetahui secara detil kasus yang disebutkan Alexander Marwata. Hanya saja dia memastikan tetap ada upaya kajian. Dengan mencermati perizinan-perizinan yang telah ada.

Baca Juga :
Warga OKU Desak DPRD Aktif Minta Gubernur Sumsel Tunjuk PJ Bupati OKU

Jadi kan gini, kan sudah ada Perda baru yang berkaitan dengan perizinan. Ada Perda, saya lupa namanya, untuk beberapa yang memang ketentuan yang sudah ada bangunannya itu, akan kita sesuaikan dengan Perda yang baru itu. Kalau melanggar ya disesuaikan dengan aturan, katanya. (Dwi)

Original Source

Topik Menarik