Loading...
Loading…
Catatan Bambang Soesatyo Beradaptasi Dengan Perubahan Iklim Untuk Antisipasi Eksesnya

Catatan Bambang Soesatyo Beradaptasi Dengan Perubahan Iklim Untuk Antisipasi Eksesnya

Powered by rm.id
Nasional | RM ID | Senin, 30 Mei 2022 - 08:30

Perubahan iklim dengan segala dampaknya menuntut negara-bangsa dan semua elemen masyarakat untuk segera beradaptasi. Urgensi beradaptasi dengan perubahan iklim akan memampukan semua orang memahami ekses dan meminimalisir kerugian serta mencegah korban jiwa.

Banjir rob yang menyergap kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah (Jateng) dan pesisir Jawa Timur baru-baru ini menjadi fakta yang relevan untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran semua pihak tentang ragam dampak perubahan iklim. Utamanya karena dampak itu tak jarang menghadirkan ekses yang ekstrem, seperti kerusakan properti akibat diterjang angin kencang maupun banjir bandang. Ekses lainnya meliputi penurunan kualitas lingkungan hidup dan serta dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.

Banjir rob di pesisir utara Jawa Tengah bukanlah peristiwa baru. Dia sering berulang sehingga sudah diantisipasi dengan membangun tanggul. Namun, peristiwa baru-baru ini seperti menghadirkan penjelasan tentang eskalasi dampak perubahan iklim. Mulai terjadi sejak Senin (23/5), genangan air meluas ke beberapa wilayah selama beberapa hari.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga hari keempat atau Jumat (27/5), hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di sepanjang pesisir Pantura Jawa Tengah dilanda banjir rob. Wilayah yang terdampak meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Di Rembang, banjir rob merusak banyak rumah warga dengan nilai kerugian miliaran rupiah.

Banjir rob di hampir seluruh pesisir Jawa Timur juga menyebabkan kerugian masyarakat. Di Kabupaten Tuban, rumah warga di Desa Gadon, Desa Sugihwaras, Kelurahan Karangsari dan Kelurahan Kingking terendam. Selain itu, ratusan petambak di Gresik harus menanggung rugi ratusan juta rupiah. Di Kecamatan Ujungpangkah, lima hari banjir rob merendam ribuan hektar tambak ikan bandeng dan udang windu milik petani.

Dampak banjir rob terhadap warga di kota Semarang mengajarkan beberapa aspek. Langkah antisipasi untuk meminimalisir dampak rob di Semarang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya dengan membangun tanggul di pelabuhan Tanjung Emas. Namun, kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim merusak tanggul itu pada Senin (23/5). Tanggul Tanjung Emas yang jebol menyebabkan air rob masuk ke permukiman warga dan menggenangi sejumlah wilayah di kawasan itu.

Para ahli telah mengingatkan bahwa kenaikan muka air tanah akan terus terjadi. Di beberapa wilayah, muka air tanah bahkan sudah di atas permukaan tanah. Sebagai contoh kasus, beberapa portal media pada akhir tahun lalu melaporkan sebuah rumah ibadah di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, menjadi saksi tentang naiknya level muka air laut dan turunnya permukaan tanah. Dalam laporan itu, diperlihatkan gambar tenggelamnya sebagian bangunan rumah ibadah yang berlokasi tepat di balik tanggul besar penahan air laut di Pelabuhan Sunda Kelapa.

Jika kecenderungan naiknya muka air laut tidak ditanggapi dengan perencanaan pembangunan yang relevan, proses tenggelamnya bangunan di pesisir pantai Jakarta ini bisa terjadi juga di pesisir pantai daerah lain. Oleh karena naiknya muka air laut disebabkan oleh perubahan iklim, secara tidak langsung muncul dorongan bagi semua orang untuk segera beradaptasi dengan beragam dampak perubahan iklim itu.

Para ahli sudah mengingatkan bahwa perubahan iklim juga menghadirkan ancaman yang harus diwaspadai. Dalam The Global Risk Report 2019, World Economic Forum telah mengingatkan bahwa perubahan iklim menjadi faktor utama penyebab musibah. Wujud musibahnya beragam;mulai dari bencana alam, cuaca ekstrem, krisis pangan dan krisis air bersih, hilangnya keanekaragaman hayati serta rusaknya ekosistem. Dalam konteks Indonesia, kasus tenggelamnya bangunan di pesisir Jakarta, ekses banjir rob di Pantura Jateng dan pesisir Jatim, layak dijadikan contoh tentang ancaman dari perubahan iklim itu.

Dalam tahun-tahun terakhir ini, muncul kesadaran dan ambisi global untuk menurunkan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat celcius dibandingkan masa pra-industri. Salah satu pendekatannya adalah mengakhiri penggunaan energi fosil yang polutif dengan beralih ke energi hijau. Sayangnya, belum ada yang tahu kapan upaya pemulihan suhu bumi itu bisa diwujudkan, kendati target waktu sering ditetapkan. Target ini akan kembali dibahas dalam forum G-20 di Bali Oktober-November 2022.

Dari kecenderungan itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa ancaman dari perubahan iklim masih membayangi kehidupan bersama hingga beberapa tahun ke depan. Maka, tantangan bersamanya adalah mengkreasi langkah dan upaya untuk meminimalisir dampak buruk perubahan iklim. Pengalaman sudah mengajarkan dan menunjukan apa saja wujud dari dampak dan ekses perubahan iklim.

Berkait dengan ekses itu, layak untuk disimak kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang potensi kerugian yang ditimbulkan oleh dampak perubahan iklim. Menurut Bappenas, jika tidak ada intervensi kebijakan, dampak perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi nasional hingga Rp 544 triliun sepanjang periode 2020-2024.

Memang, mengeliminasi dampak perubahan iklim dalam konteks sekarang mungkin tidak mudah. Paling relevan adalah meminimalisir dampak dan eksesnya. Maka, langkah paling utama adalah mendorong semua orang, termasuk pemerintah dan semua pemerintah daerah, untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Dengan beradaptasi, akan muncul pemahaman tentang dampak dan ekses perubahan iklim.

Dengan memahami dampak dan ekses perubahan iklim, perencanaaan pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah idealnya mengacu pada ancaman itu, sehingga ekses bencana seperti banjir rob di Jateng dan Jatim dapat diminimalisir.

Penulis: Ketua MPR/Kandidat Doktor Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka

Original Source

Topik Menarik