Masyarakat Diminta Berhati-hati Surat Palsu Pengangkatan Honorer yang Mencatut Menpan RB
JAKARTA - Masyarakat diminta berhati-hati dengan beredarnya surat palsu soal pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes. Surat palsu yang mencatut nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo kini beredar di tengah masyarakat.
"Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menegaskan bahwa surat yang ramai beredar melalui pesan singkat WhatsApp tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes adalah palsu atau hoaks," kata Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB, Mohammad Averrouce, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/5).
Menurut Muhammad, Kemenpan RB tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Karena itu, surat itu dipastikan palsu dan tidak benar. Ia pun mengimbau agar masyarakat mengabaikan surat tersebut.
"Dalam surat yang beredar terdapat kop dan nomor surat menyerupai surat asli yang dikeluarkan Menpan RB. Surat tersebut bernomor B/2631/M.PANRI dan tertulis ditandatangani Menpan RB pada 25 Mei 2022 dengan perihal Informasi Mengenai Pengadaan Pegawai ASN Tahun 2022. Surat palsu itu ditujukan untuk Seluruh Tenaga Honorer," katanya.
Surat palsu tersebut, kata Muhammad, mengesankan seolah-olah Kemenpan RB telah menetapkan keputusan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes. Pengangkatan diprioritaskan bagi guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh di bidang pertanian, serta tenaga teknis yang dibutuhkan pemerintah.
"Keputusan tersebut seolah-olah dihasilkan berdasarkan Hasil Keputusan Bersama Pemerintah dan Komisi X DPR," ujarnya.
Dalam surat palsu tersebut, lanjut Muhammad, tertulis pula, rekomendasi pengangkatan ini ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Dalam surat tersebut juga tercantum untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara BKN atas nama Aidu Tauhid, SE, M.Si dengan nomor WhatsApp 0831-8717-9789.
"Terdapat waktu dan tempat yang tertulis dalam surat tersebut yakni Senin, 25 Mei 2022 pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Komisi X DPR RI Senayan Jakarta untuk pengangkatan tenaga honorer," katanya.
Ditambahkannya, jika ada surat yang dikeluarkan instansi pemerintah, masyarakat perlu melihatnya secara jeli mulai dari penulisan isi surat yang harus sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), kepanjangan dari nama lembaga atau menteri yang harus benar, dan juga kerapian penulisan. Dalam surat yang beredar, penulisan hari dan tanggal acara di surat juga sudah keliru. Bahkan dalam surat tersebut salah menuliskan kepanjangan Menpan RB. Tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
"Kemenpan RB beberapa kali menemukan surat palsu serupa dengan kasus yang sama yakni pengangkatan tenaga honorer," ujarnya.
Ditegaskannya pula bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengamanatkan pengangkatan ASN, baik PNS maupun PPPK hanya dilakukan melalui proses seleksi. Jadi semua pengangkatan ASN harus melalui tahapan seleksi. Tidak ada pengangkatan tanpa tes.
"Kami harapkan masyarakat selalu waspada dan melakukan konfirmasi mengenai kebenaran informasi yang beredar melalui situs resmi instansi terkait atau menanyakan kebenarannya kepada Kemenpan RB," katanya.
