65 Persen Penduduk NTB Miskin dan Bergantung pada Bansos Pusat

MATARAM -Tak kurang dari 65 persen penduduk di NTB bergantung pada bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat. Jumlah ini tergambar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang sebanyak 3,7 juta jiwa dari sekitar 5,7 juta jiwa penduduk masuk sebagai usulan di data terbaru.

DTKS ini merupakan basis data yang menjadi rujukan pemerintah untuk menyalurkan bansos. Masyarakat yang masuk dalam DTKS merupakan penduduk kategori miskin atau berstatus kesejahteraan sosial rendah.

Secara keseluruhan angka usulannya 3,7 juta jiwa, kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB Ahsanul Khalik.

Khalik mengatakan, DTKS saat ini bukan sebagai acuan untuk angka kemiskinan. Tapi untuk memotret jenis bantuan yang akan diturunkan. Tentunya, bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Sehingga data yang masuk tidak sesuai kriteria miskin dari BPS maupun Bappenas.

Data usulan sebesar 3,7 juta jiwa, bukan juga sebagai data valid. Tetap ada proses verifikasi yang dilakukan sebelum turunnya bantuan. Sekarang ada keleluasaan untuk mengusulkan. Karena itu tidak ada namanya data valid, setiap bulan diusulkan dan dilakukan verifikasi, ujarnya.

Tingginya harapan akan bansos pusat, juga terlihat dari anggaran bantuan yang masuk ke NTB. Hingga April 2022 angkanya mendekati Rp 1 triliun, meliputi program keluarga harapan (PKH) hingga bansos tunai dan non tunai.

Soal ketergantungan dengan bansos pemerintah pusat, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah menolak anggapan itu. Tidak ada orang mau tergantung dari dana bansos pusat, tapi ini kan program nasional. Harus kita manfaatkan semaksimal mungkin, bantah Rohmi.

Rohmi mengatakan, program bansos dari pemerintah pusat harus disambut daerah. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya upaya dengan menghadirkan data valid. Agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran.

Bukan karena kita happy dengan bantuan dan hanya menggantungkan diri dengan bantuan, dalih Rohmi.

Data yang valid akan membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan. Mana saja masyarakat yang berhak dan yang tidak berhak menerima. Kalau tidak begitu, nanti yang harus dibantu, justru tidak dapat. Akhirnya tidak tepat sasaran, ujarnya.

Lebih lanjut, sebanyak 3,7 juta jiwa penduduk NTB dalam DTKS, disebut Rohmi tidak mencerminkan jika semuanya miskin. Ada perbedaan antara angka kemiskinan dengan pemanfaatan program bantuan pemerintah.

Kalau angka kemiskinan itu bicara desil 1 dan desil 2. Kalau (DTKS) ini program pemerintah dan dianggap butuh bantuan, tandas Rohmi. (dit/r5)