Pemprov NTB Diminta Serius Tangani Penyakit Mulut dan Kuku

MATARAM -DPRD NTB mengatensi serius munculnya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkiti ratusan ternak sapi di NTB. Semoga penyakit ini tidak menimbulkan keresahan sampai menjelang Idul Adha nanti, harap Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda saat membuka rapat paripurna DPRD NTB, kemarin (18/5).

Seperti diketahui peternak sapi di NTB tengah dibuat waswas oleh munculnya PMK. Penyakit ini memiliki ciri-ciri antara lain sapi demam mencapai 41 derajat, tidak nafsu makan, produktivitas susu perah menurun drastis.

Berikutnya keluar air liur berlebihan, ternak lebih sering berbaring, luka pada kuku dan kuku terlepas, dan sejumlah gejala klinis lainnya.

Kekhawatiran ini telah memicu kepanikan di antara para peternak. Bahkan tidak sedikit peternak dikabarkan memilih menjual harga sapi dengan harga murah karena muncul kekhawatiran masyarakat mengonsumsi sapi.

Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk segera menangani penyakit ini, imbuh politisi Golkar itu.

Langkah cepat pemerintah diharapkan dapat menenangkan para peternak. Mulai dari karantina sapi yang sakit, pemberian vaksin, hingga sosialisasi bahaya PMK dan cara penanganan pertama.

Semoga penyakit ini tidak semakin banyak menjangkit ternak kita, harapnya.

Dorongan pada pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang masif bahaya PMK pada peternak dan langkah pencegahan juga disuarakan politisi PKB Akhdiansyah.

Mengingat momen Idul Adha, biasanya menjadi saat menggembirakan bagi para peternak mendapatkan kemanfaatan ekonomi.

Kita menunggu aksi dari Pemprov NTB untuk turun tangan mengatasi kasus PMK ini, katanya.

Keresahan masyakat menurutnya harus dijawab segera dengan aksi nyata pemerintah. Menangani sapi-sapi yang terjangkit PMK dan mengamankan sapi yang belum terjangkit agar tidak terserang.

Harus ada upaya agar peternak kita jangan banyak yang merugi. Begitu juga jangan sampai saat Idul Adha nanti, banyak masyarakat was-was membeli sapi, ujarnya.

Kasus ini dapat menjadi sumbatan ekonomi yang serius. Mengingat banyak warga NTB yang memiliki mata pencaharian menjadi peternak.

Kerja pemerintah dari dinas terkait harus efektif dan efisien, misalnya dengan melakukan pendataan lokasi penyebaran PMK, karantina, hingga penanganan yang intensif, sarannya. (zad /r2 )