Loading...
Loading…
Dikhawatirkan Melarikan Diri, Penangguhan Penahanan Sri Sudarjo Ditolak

Dikhawatirkan Melarikan Diri, Penangguhan Penahanan Sri Sudarjo Ditolak

Nasional | lombokpost | Rabu, 18 Mei 2022 - 00:25

MATARAM -Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram menolak permohonan penangguhan penahanan Sri Sudarjo. Terdakwa tetap berada dalam tahanan, kata Ketua Majelis Hakim Putu Gede Hariadi usai sidang pembacaan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, Selasa (17/5).

Ada beberapa pertimbangan hakim menolak penangguhan penahanan ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani tersebut. Di antaranya untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan. Ancaman pidananya di atas lima tahun penjara dan didukung adanya bukti dengan alasan terdakwa bisa melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Pertimbangan tersebut sesuai dengan pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk itu majelis hakim tidak dapat menerima penangguhan penahanan terdakwa, kata Hariadi.

Atas keputusan tersebut, sejumlah pengunjung sidang langsung protes. Sehingga suasana di dalam ruang sidang ricuh.

Aparat keamanan gabungan dari Brimob Polda NTB dan Polresta Mataram berupaya menenangkan massa. Sementara majelis hakim diamankan ke dalam ruangan dan dijaga ketat polisi.

RA Yahunza Ammad, penasihat hukum Sri Sudarjo, enggan berkomentar terkait ditolaknya penangguhan penahanan kliennya. Nanti saja ya, katanya pada wartawan.

Sri Sudarjo didakwa berdasarkan pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain itu, JPU menerapkan pasal 27 ayat (3) dan atau Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam dakwaan JPU, Sri Sudarjo telah menyebarkan berita bohong terkait dana PEN Rp 100 juta atau senilai tiga ekor sapi bagi peternak. Bantuan dana PEN itu bisa dicairkan melalui KSU Rinjani.

Isu itu disebar melalui media sosial untuk menarik minat masyarakat mendaftar menjadi anggota KSU Rinjani. Total ada 23.195 orang yang mendaftar. Bagi anggota baru dikenakan biaya Rp 164 ribu hingga Rp 300 ribu.

Perkara Perdata

Usai sidang pembacaan eksepsi, sidang dilanjutkan ke perkara perdata. Dimana Sri Sudarjo menggugat gubernur NTB, kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kepala BRI Cabang Mataram, BNI, dan Mandiri.

Dalam sidang ini, Yahunza menunjukkan satu bundel berkas barang bukti ke majelis hakim. Tetapi, majelis hakim menolak barang bukti tersebut karena tidak memiliki surat pengantar penunjukan barang bukti. Sehingga majelis hakim PN Mataram menunda sidang hingga pekan depan.

Sebelumnya dalam petitum, Sri Sudarjo menyebutkan para tergugat telah bersalah karena menghambat program PEN sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. Akibatnya penggugat mengalami kerugian materil dan imateril sebesar Rp 1,4 triliun.

Terkait itu, Kabag Bantuan Hukum di Biro Hukum Setda NTB Lalu Rudy Gunawan mengatakan, dirinya tidak paham dengan materi gugatan Sri Sudarjo. Pihak bank, dinas terkait, dan gubernur yang menjadi tergugat, tidak mengetahui dana PEN senilai Rp 100 juta itu. Anggaran daerah tidak ada untuk menyalurkan dana PEN seperti yang dimaksud penggugat, kata Rudy usai sidang.

Dikatakan, dana PEN memang ada. Tetapi bentuknya piutang.

Dia mencontohkan, ketika Pemprov NTB akan membangun jalan, harus berutang dulu ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau sudah diterima baru kita diberikan anggaran dalam bentuk pinjaman. Kalau sudah selesai dikerjakan anggaran yang diminta itu harus diganti menggunakan DAK (Dana Alokasi Khusus) maupun DAU (Dana Alokasi Umum), beber Rudy.

Sementara dana PEN untuk pengadaan sapi tidak ada sama sekali. Yang ada hanya program PEN untuk penggemukan sapi. Kalau program penggemukan diganti dengan pengadaan sapi, itu kita yang salah. Bisa-bisa kita diborgol, kata dia.

Rudy menuturkan, dalam sidang, Sri Sudarjo mengaku dana PEN bisa dicairkan melalui dana KUR. Hal itu tidak ditampik Rudy. Itu memang benar. Dana KUR boleh diajukan tetapi itu untuk perorangan. Tidak bisa juga dicairkan melalui koperasi, ujarnya.

Dia mengimbau masyarakat memahami dana PEN itu seperti apa. Jangan sampai terhasut informasi yang tidak jelas sumbernya. (arl/r1)

Original Source

Topik Menarik