Ribuan Balita Di DKI Menderita Gizi Buruk Ada Bayi Di Jakarta Barat Beratnya Hanya Satu Kilo

Kasus balita menderita gizi buruk di Ibu Kota masih tinggi. Kondisi tersebut dinilai ironis terjadi di Jakarta yang notabene memiliki anggaran besar di sektor kesehatan.

BadanPusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebut pada 2020, ditemukan 6.047 balita mengalami gizi buruk. Kasus tertinggi ada di Jakarta Timur (Jaktim) sebanyak 1.826 balita. Kemudian Jakarta Barat (Jakbar) 1.823 balita. Disusul Jakarta Pusat 989 balita, Jakarta Selatan (Jaksel) 803 balita. Dan Jakarta Utara (Jakut) 498 balita.

Baru-baru ini, kasus balita gizi buruk kembali ditemukan di Jalan Lingkungan III, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakbar. Balita itu bernama DF (nama inisial), 2 tahun. Kondisinya sangat mengenaskan. Tubuhnya tinggal kulit dan tulang.

Maman (39), ayah DF menuturkan, saat usia 1,5 tahun, DF terjatuh. Sejak itu dia tak mau makan.

Selama dua bulan itu nggak mau makan, cerita Maman.

DF sempat dibawa ke Puskesmas dan klinik. Namun, hasil tes menyatakan tak ada masalah serius dengan DF. Karena itu, kata Maman, hanya membelikan obat-obatan di warung.

Kalau panas, beli obat turun panas, jelasnya.

Seiring waktu, berat badan DF turun drastis. Tinggal 1 kilo gram (kg) 7 ons yang mulanya 8 kg. Apa yang diderita DF sampai ke kuping Kecamatan dan Kelurahan setempat. Kemudian, membawa DF untuk di rawat di Rumah Sakit (RS).

Maman mengaku sedih melihat anaknya. Sebab pihak rumah sakit kesulitan saat hendak menginfus DF.

Mau diinfus masukin jarum itu susah bener. Kan tinggal tulang semua. Tinggal kulitnya doang, tandasnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mempertanyakan, kinerja Pemprov DKI Jakarta dengan ditemukannya kasus gizi buruk. Karena, DKI Jakarta memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar.

Sangat dramatis dan sangat miris. Kota besar seperti Jakarta masih ada seorang balita yang mengalami gizi buruk, Saya selaku Anggota DPRD yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat merasa sangat sedih dan terpukul, ujar Kent, sapaan Hardiyanto Kenneth.

Anggota Komisi D ini menyayangkan, gubernur DKI Anies Baswedan yang terlihat fokus menggurus ajang Formula E.

Anies seharusnya fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sentilnya.

Menurut Kent, kasus ini bukan hanya kesalahan Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakbar. Tapi juga disebabkan karena camat dan lurah tidak peka.

Sudinkes Jakbar tidak akan mengetahui ada orang sakit kalau tidak ada aduan. Seharusnya camat dan lurah Kalideres bisa lebih sensitif, katanya.

Camat dan lurah, papar Kent, seharusnya bisa memaksimalkan peran RT, RW dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di wilayahnya.

Tugas camat dan lurah harus mengontrol serta memaksimalkan peran RT dan RW. Pejabat setempat harus tahu kondisi masyarakatnya, ucap politisi PDIP.

Ketua Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta, Pemprov DKI Jakarta meningkatkan perhatikan terhadap kasus gizi buruk.

Kasus di Jakbar merupakan salah satu kasus di antara banyaknya kasus gizi buruk yang terjadi di DKI Jakarta di mana angka penderita kasus gizi buruk di DKI Jakarta tergolong tinggi, kata Wibi.

Menurut anggota Komisi C ini, gizi buruk terjadi karena kualitas hidup yang rendah. Terlebih saat pandemi Covid-19 menyebabkan banyak masyarakat kesulitan ekonomi.

Ekonomi keluarga berdampak pula terhadap pemberian nutrisi kepada anak-anak balita, ujarnya.

Dia mendesak Pemprov DKI mendata, membina, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengatasi masalah gizi buruk.

Lurah Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Suratman Arifianto menepis tidak peka. Dijelaskannya, pihaknya sudah melakukan upaya persuasif jauh sebelum kasus DF ramai. Kader PKK dan pejabat kelurahan bahkan sudah membujuk orang tua DF untuk datang ke Posyandu dan membawa DF ke rumah sakit.

Cuma dia (orang tua balita) tidak mau dirawat ke rumah sakit karena saat itu takut Covid-19, kata Suratman, Jumat (13/5). Pihak kelurahan juga mendistribusikan makanan sesuai petunjuk dokter gizi, beras, uang, dan susu.

Diakui Suratman, selama pandemi aktivitas di Posyandu dihentikan sementara. Namun, khusus untuk DF, pihak kelurahan memberikan akses agar tetap mendapatkan pelayanan optimal.

Wakil Gubernur (wagub) Ahmad Riza Patria meminta, warga yang mengalami gizi buruk segera melapor ke kelurahan.

Dari laporan itu, Pemprov DKI dapat cepat menyalurkan bantuan, ujarnya.

Menurut Riza, pihaknya terus berupaya memberi perhatian dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terkena kasus gizi buruk. [DRS]