Berebut Pengaruh, AS dan Tiongkok Beri Selamat ke Ferdinand Marcos Jr

JawaPos.com Komisi Pemilu (Comelec) Filipina belum mengumumkan hasil resmi pemilu. Meski begitu, ucapan selamat berdatangan untuk Ferdinand Marcos Jr alias Bongbong. Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) menjadi deretan pertama yang memberikan selamat.

Presiden Biden berharap bisa bekerja dengan presiden terpilih (Bongbong, Red) untuk terus memperkuat aliansi AS-Filipina, bunyi pernyataan Gedung Putih kemarin (12/5), terkait isi pembicaraan Presiden AS Joe Biden dan Bongbong. Mereka berbicara via telepon pada Rabu malam (11/5) waktu AS.

Gedung Putih menambahkan bahwa AS ingin memperluas kerja sama bilateral dalam menangani berbagai masalah. Di antaranya, pandemi, perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi, serta menghormati HAM.

Masalah HAM memang menjadi sorotan di pemerintahan Bongbong nanti. Sebab, sang ayah, mendiang Ferdinand Marcos, merupakan diktator, koruptor, dan pelanggar HAM berat. Para aktivis dan korban di era kepemimpinannya khawatir Bongbong akan berlaku serupa. Selain itu, Bongbong sempat menyatakan akan meneruskan kampanye antinarkoba presiden petahana Rodrigo Duterte. Kebijakan itu telah merenggut ribuan nyawa.

Sebelum Biden, Presiden Tiongkok Xi Jinping lebih dulu menyampaikan selamat. Xi menegaskan, kedua negara sudah bekerja sama dalam suka maupun duka. Saya sangat mementingkan pengembangan hubungan Tiongkok-Filipina dan bersedia membangun hubungan kerja yang baik dengan presiden terpilih Marcos Jr, ujar Xi.

Tiongkok dan AS, tampaknya, ingin berebut pengaruh di Filipina. Negara yang memiliki lebih dari 7.600 pulau itu terletak di garis depan ketegangan AS-Tiongkok terkait Laut China Selatan dan masalah geopolitik lainnya.

Bongbong berbeda dengan sang ayah. Mendiang Marcos sangat dekat dengan AS. Saat melarikan diri ketika pemerintahannya digulingkan rakyat, dia dan keluarganya ditolong pemerintah AS untuk keluar dari Filipina. Marcos dan keluarga mendapat suaka di Hawaii. Sementara itu, Bongbong lebih dekat dengan Tiongkok.

Washington harus memberikan penawaran menarik agar bisa menggeser posisi Tiongkok. Situasinya cukup rumit. Pada 1995, Pengadilan Distrik Hawaii memerintahkan keluarga Marcos membayar USD 2 miliar (Rp 29,2 triliun). Itu adalah nilai uang yang dicuri dari rakyat Filipina yang menjadi korban kepemimpinan Marcos. Bongbong menolak dan pengadilan mengeluarkan surat pernyataan pelanggaran perintah pengadilan. Selama 15 tahun terakhir, Bongbong tak pernah menginjakkan kaki di AS karena diduga takut dengan konsekuensi putusan pengadilan itu.