Gerakan Rakyat Lawan Islamophobia dan Oligarki Harus Berhasil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Tokoh aktivis Mahasiswa ITB yang pernah dipenjara rezim Soeharto dan Jokowi, Syahganda Nainggolan menyebutkan pemulihan sistem demokrasi dan agenda menghancurkan dominasi oligarki dalam tatatan politik harus selesai tahun ini. Demikian pula terkait perlawanan terhadap bentuk-bentuk Islamophobia yang berkembang di sekitar rezim ini juga harus tuntas pada tahun ini melalui berbagai perlawanan gerakan mahasiswa beserta unsur lainnya di tanah air.

Hal tersebut disampaikan Syahganda Nainggolan dalam diskusi refleksi 24 tahun Reformasi, Menarik Benang Merah Gerakan Mahasiswa dari Masa ke Masa: Perlawanan Terhadap Oligarki yang diselenggarakan Masika-ICMI di Jakarta, Kamis (12/5/2022) malam.

Menurut Syahganda, tatanan demokrasi telah dikerdilkan termasuk melakukan gerakan Islamophobia beserta pemberangusan kebebasan sipil, berbagai pelanggaran HAM, dan \'illiberal democracy\'.

Selain itu, kekuasaan rezim ini juga telah memberikan kedaulatan penuh dan tanpa batas bagi kelompok oligarki yang terdiri dari para pemodal asing.

"Kaum pemilik modal menguasai seluruh tatatan politik nasional, bahkan lebih lagi dalam hal mafia minyak goreng. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi gagal melindungi kemartabatan hidup segenap rakyat Indonesia," ujarnya.

Ditambahkan, cita-cita atau semangat reformasi yang mengedepankan demokrasi, superioritas hukum, HAM serta keadilan bagi rakyat jelata malah kian menjauh dan tercoreng dari harapan rakyat.

"Bahkan, penangkapan Habib Rizieq dan para ulama serta para aktifis demokrasi, dan pemberangusan hak-hak berekspresi dan berdemokrasi sudah seperti mimpi di siang bolong yang tak lagi digubris oleh kekuasaan rezim ini dengan melibatkan berbagai jaringannya, sekaligus adanya fakta di tengah kita terkait supremasi kelompok oligarki telah merusak tata kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana menjadi dasar perjuangan untuk kembali pada cita-cita reformasi politik yang diperjuangkan oleh mahasiswa dan seluruh elemen pejuang kerakyatan lain seperti buruh dan berbagai ormas yang tetap setia di jalan perubahan."

"Oleh karena itu, semua gerakan mahasiswa, gerakan buruh dan kaum ulama harus bersatu merebut demokrasi dan menyingkirkan kaum oligarki. Hal ini harus terjadi sebelum pemilihan 2024. Sebab, agenda pemilu ke depan tidak boleh melahirkan sistem demokrasi palsu sebagaimana yang berjalan saat ini, di mana rakyat tidak berdaulat," papar Syahganda.

Konkretnya, lanjut Syahganda, pemerintahan Jokowi harus dipaksa membebaskan semua tahanan politik di antaranya Habib Riziek Shihab (HRS) dan lain-lain, juga melakukan reformasi agraria secara total guna mendorong keadilan sosial bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. (*)