Loading...
Loading…
Ongkos Politik Diprediksi Makin Mahal, Parpol Sulit Mensubsidi

Ongkos Politik Diprediksi Makin Mahal, Parpol Sulit Mensubsidi

Nasional | gatra.com | Jumat, 13 Mei 2022 - 11:41

Karanganyar, Gatra.com - Dana bantuan partai politik (parpol) bersumber APBD terhitung minim untuk menutupi kegiatan rutin tahunan. Beban keuangan parpol yang berat tak memungkinkannya mensubsidi kebutuhan pencalonan kadernya.

Ketua DPC PDIP Karanganyar Bagus Selo mengakui,dana hibah parpol dari pemerintah atau kerap disebut banpol ke parpolnya jauh dari ekspektasi. Pada 2021, banpol diterimanya Rp415.406.560. Jumlah ini paling tinggi dibanding parpol-parpol penerima banpol.

Jelas enggak bisa menutup operasional tahunan. Penggunaannya, 60 persen untuk sosialisasi politik ke kader dan 40 persen sarpras. Padahal belanja rutin minimal Rp900 juta per tahun, katanya kepada Gatra.com, Jumat (13/5).

Kekurangan anggaran belanja rutin terpaksa ditopang oleh pengurus struktural maupun fraksi. Menjelang pemilu 2024, ongkos pemenangan calon legislatif maupun bupati, mau tidak mau ditanggung personal. Sebab, minimnya keuangan parpol menyulitkan pemberian subsidi.

(ongkos politik) Ditanggung personal. Partai enggak mampu, jelasnya.

Berdasarkan pengalaman pribadi memenangkan pemilu legislatif selama lima periode berturut-turut, ongkos pribadi yang dikeluarkannya naik 50-75 persen tiap perhelatan pemilu. Besaran ongkos menyesuaikan pendekatan konstituen serta urusan internal maupun eksternal partai.

Baca Juga :
“Presidential Threshold" Nol Persen Sulitkan Kepala Negara

Bagus Selo yang menduduki kursi Ketua DPRD Karanganyar berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat skema khusus agar besaran dana banpol lebih layak untuk 2022 dan seterusnya.

Saat ini baru pengajuan ke gubernur untuk dana hibah banpol tahun ini. Harapannya lebih layak dan bisa meringankan beban operasional parpol, ujarnya.

Bagus meyakini problem serupa dihadapi semua parpol maupun kader yang nyaleg ataupun nyalon bupati/wali kota jelang pemilihan.

Sementara itu Ketua DPD II Partai Golkar Jawa Tengah, Ilyas Akbar Almadani mengakui upaya memenangkan pemilu membutuhkan biaya tak sedikit. Ia bahkan menyebut kunjungan tokoh politik ke suatu daerah pasti keluar uang.

Buat wira-wiri pasti juga pakai bensin, katanya.

Namun ia menyanggah adanya mahar yang harus disetorkan calon ke parpolnya saat perhelatan pemilu lima tahunan.

Zero cost. Enggak ada mahar politik. Mendaftar jadi bakal calon legislatif pun gratis. Justru kita biayai fit and proper test-nya, tegasnya.

Baca Juga :
CSIS: Pencalonan Kepala Daerah Makin Terpusat

Ia menganggap modal paling penting terjun di dunia politik adalah program kerja dan sumbangan pemikiran.Mau daftar ke Golkar, syaratnya harus punya program, imbuhnya.

Original Source

Topik Menarik