Korut Laporkan Kasus Covid 19 Pertama Setelah Berjuang 2 Tahun

BUKAMATA - Korea Utara melaporkan kasus Covid-19 pertama di negaranya setelah pandemi berlangsung dua tahun. Kasus kematian pertama tersebut disebut negara pimpinan Kim Jong Un sebagai "darurat nasional terparah".

Pemerintah Korut langsung memerintahkan lockdown di seluruh negeri. Adapun kasus yang ditemukan adalah varian Omicron, yang dikabarkan terdeteksi di Pyongyang.

Pengakuan pertama secara terbuka tentang infeksi Covid-19 itu disinyalir beberapa pihak menunjukkan kemungkinan adanya krisis besar di negara itu. Apalagi, Korut selama ini menolak menerima bantuan vaksin dari dunia internasional dan menutup perbatasannya.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Korea Utara tidak melaporkan satu kasus Covid-19 atau tingkat vaksinasi selama ini.

Berdasarkan informasi yang dirilis Media resmi Korea Utara, KCNA, negara tersebut sudah berjuang melawan Demam yang penyebabnya tidak dapat diidentifikasi. Demam ini secara eksplosif menyebar secara nasional dari akhir April.

"Lebih dari 350.000 orang mengalami demam dalam waktu singkat dan setidaknya 162.200 dari mereka sembuh total, " tulisnya, Jumat (13/5/2022).

Pada 12 Mei saja, sekitar 18.000 orang dengan demam terjadi secara nasional dan sampai sekarang hingga 187.800 orang diisolasi dan dirawat.

"Enam orang meninggal, salah satunya dites positif untuk sub-varian BA.2 dari Omicron, " jelasnya.

Berdasarkan laporan KCNA, Kim Jong Un mengatakan pasokan medis cadangan darurat akan dimobilisasi, menurut KCNA.

"Tindakan pencegahan epidemi negara akan dialihkan ke sistem pencegahan epidemi darurat maksimum," kata KCNA.

Walaupun Korut belum pernah memastikan satu pun infeksi virus corona di negara itu, para pejabat di Korea Selatan dan Amerika Serikat meragukan hal itu. Apalagi ketika kasus varian Omicron yang sangat menular dilaporkan oleh tetangganya, Korsel dan China.

Sebagai informasi, Korut yang terisolasi telah menerapkan aturan karantina ketat. Di antaranya menutup perbatasan, sejak pandemi dimulai pada awal 2020.

Pada Juli tahun itu, Kim menyatakan status darurat dan memberlakukan lockdown di Kaesong dekat perbatasan antar-Korea selama tiga pekan. Hal ini setelah seorang pria yang membelot ke Korsel pada 2017 dan kembali ke kota itu menunjukkan gejala Covid-19.

Hingga 31 Maret, 64.207 dari 24,7 juta lebih penduduk Korut telah menjalani tes COVID-19 dan semuanya negatif, menurut data terkini dari WHO.

Selama ini Korut menolak pengiriman vaksin COVID-19 dari skema berbagi vaksin global COVAX dan Sinovac Biotech China, yang menunjukkan bahwa tak satu pun penduduknya telah divaksin.

Kantor presiden Korsel mengatakan kepada Reuters bahwa Presiden Yoon Suk-yeol, yang baru saja dilantik, akan terus memisahkan urusan kemanusiaan dan politik, membuka kesempatan untuk memberikan bantuan ke Korut.

Laporan KCNA pada Kamis itu mengatakan Kim memberi tahu rapat Partai Pekerja bahwa tujuan dari sistem karantina darurat adalah untuk mengendalikan dan mengatasi penyebaran virus.

Selain itu, kebijakan karantina juga untuk mengobati mereka yang terinfeksi dengan cepat agar sumber penyebaran bisa dihilangkan dalam waktu sesingkat mungkin.

Fakta bahwa Kim menggelar rapat politbiro pada dini hari dan cepatnya media pemerintah menyiarkan hal itu menunjukkan adanya situasi mendesak, kata Prof Yang Moo-jin dari Universitas Studi Korea Utara di Seoul.

"Secara eksternal, mungkin ada pesan secara tak langsung tentang kebutuhan bekerja sama dengan komunitas internasional jika terbukti sulit untuk menanganinya sendiri," kata Yang.