Sudah Ada Larangan Ekspor CPO Harga Migor Masih Mahal

Harga minyak goreng curah masih bertengger di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diterapkan oleh Pemerintah, yaitu Rp 14 ribu per liter. Padahal, larangan ekspor minyak sawit mentah ( Crude Palm Oil /CPO) sudah berjalan selama sepekan.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto heran harga minyak goreng (migor) curah di pasaran masih tinggi. Padahal, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya.

Kami mendesak para menteri terkait tata kelola migor curah, sigap dan gerak cepat dengan kebijakan teknis turunan, tegas Mulyanto dalam keterangan tertulis, kemarin.

Hal itu perlu dilakukan, kata Mulyanto, agar kebijakan larangan CPO yang telah diputuskan Pemerintah dapat lebih implementatif dan efektif.

Pejabat kudu bekerja ekstra, jangan business as usual serta tidak memiliki sense of crisis . Kalau itu terjadi, maka beban yang ada akan semakin berat dan berlarut-larut, kata dia.

Masyarakat, kata politikus PKS ini, sudah tidak sabar menunggu. Sebab, harga yang harus dibayar dari kebijakan larangan CPO ini sangat mahal. Petani sawit rakyat mengeluh karena jatuhnya harga tandan buah segar (TBS) mereka yang mencapai Rp 1.550 per kg.

Sementara devisa negara sebesar Rp 27 triliun per bulan atau sekitar Rp 1 triliun per hari dari ekspor sawit hilang dari genggaman. Juga ditambah 16 juta pekerja di bidang industri kelapa sawit nasional dipertaruhkan nasibnya.

Belum lagi lunturnya kepercayaan mitra dagang luar negeri, karena kebijakan yang diputuskan Presiden tersebut, kritiknya.

Dia mengatakan, menteri terkait dengan kebijakan migor agar berhenti membuat janji-janji palsu. Masyarakat menunggu dengan harap-harap cemas, apakah dengan bahan baku migor yang berlimpah akan betul-betul membuat produksi cukup.

Masuknya Bulog di sektor distribusi, lanjutnya, diharapkan segera membuat ketersediaan migor curah di pasar terpenuhi dan harga sesuai HET.

Selain itu, Mulyanto meminta agar para petani sawit terlindungi dengan berbagai insentif akibat anjloknya harga TBS di pasar.

Dia mendesak menteri terkait bergerak cepat merespons permasalahan tersebut dengan berbagai kebijakan teknis yang konkret.

Jangan sampai publik semakin kecewa dan marah dengan berbagai janji dan kegagalan Pemerintah terkait kebijakan migor selama ini, tandas legislator dapil Banten III ini.

Seperti diketahui, Pemerintah menugaskan Bulog untuk turut andil pada sisi distribusi migor curah, khususnya dari produsen eksporter migor yang tidak memiliki jaringan domestik. Keputusan ini menyusul kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya.

Namun, hampir dua minggu sejak diumumkannya keterlibatan Bulog, harga migor curah masih jauh di atas HET.

Info dari Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag per 8 Mei 2022, harga migor curah masih di angka Rp 17.260 per liter.

Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Sekjen DPP Ikappi) Reynaldi Sarijowan mengatakan, hingga saat ini pengetatan pada proses distribusi belum berjalan baik. Sehingga, harga migor curah masih tinggi di harga yang ditetapkan Rp 14 ribu per liter.

Pasca larangan ekspor CPO, kata Reynaldi, belum ada implementasi pengendalian distribusi yang baik. Untuk migor curah di pasaran, harga yang ada saat ini masih tinggi, sekitar Rp 20 ribu dan mencapai titik harga tertinggi di Rp 21 ribu per liter pada masa Lebaran kemarin.

Untuk migor kemasan, kata dia, sudah menembus Rp 23 ribu per liter, bahkan lebih di daerah Indonesia Timur.

Disparitas harga ini tinggi dari yang ditetapkan Pemerintah, yakni Rp 14 ribu per liter, ujar Reynaldi.

Dia berpendapat, efek larangan ekspor CPO ini juga mengancam penerimaan devisa, karena pasar CPO Indonesia digantikan oleh negara lain penghasil CPO dan bahan turunannya.

Ini juga menyulitkan negara yang bergantung pada ekspor CPO dari Indonesia, pungkasnya. [TIF]