Banyak Laporan Perusahaan tak Bayar THR Karyawan, Pemprov DKI bakal Beri Sanksi!
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan terkait perusahaan yang tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawannya.
Pasalnya, menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) hingga 3 Mei 2022 lalu, terdapat 930 laporan. Dalam jumlah itu, paling banyak adalah berupa aduan THR karyawan yang tak dibayarkan.
"Kami akan tindaklanjuti, kami akan cek kembali datanya, infonya. Kemudian kami monitoring dan evaluasi," ucap Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/5/2022).
Selain itu, politisi Partai Gerindra ini pun mengatakan Pemprov DKI tak akan segan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tak membayar kewajibannya memberikan THR kepada pegawainya sesuai aturan.
"Perusahaan yang terlambat berikan THR tentu itu akan menjadi perhatian dan pertimbangan kami untuk diberi teguran atau sanksi," tegasnya.
Riza meminta para pegawai yang belum menerima haknya untuk segera melapor ke posko pengaduan. Selain membuat aduan ke Kemenaker, pengaduan juga bisa disampaikan lewat Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI.
"Di DKI kami selalu menggunakan digital, jadi ada website. Silakan sampaikan keluhan, nanti akan kami tindaklanjuti," tandas Riza.
