MPR: Hentikan Demo yang Memicu Kerusuhan

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusuhan. Apalagi menggaungkan pemakzulan terhadap pemerintah.

Menurut dia, menyampaikan aspirasi memang merupakan hak masyarakat yang diatur dalam konstitusi. Akan tetapi, aksi demonstrasi dengan mengangkat isu pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah kurang tepat. Padahal, semua bisa didiskusikan dengan baik.

"Tidak tepat (demo dengan isu pemakzulan), semua bisa didialogkan. Tidak perlu demo-demo, sebab lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya," ujar Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Saat ini, kata Jazilul, pemerintah sedang melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Jangan sampai, lanjut dia, adanya aksi unjuk rasa malah menghambat agenda pemulihan ekonomi nasional.

"Itu semua akan membuat keadaan ekonomi dan sosial politik makin buruk. Kami berharap semua pihak saling bahu-membahu mengatasi keadaan. Kita semua perlu bangkit setelah usainya Pandemi Covid-19," tuturnya.

Diketahui, massa demonstran saat melakukan aksi unjuk rasa bulan Ramadhan 1443 Hijriah kemarin, sempat beredar spanduk yang terbentang mendesak Jokowi mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia.

Selain itu, spanduk tersebut juga bertuliskan mosi tidak percaya terhadap DPR dan Pemerintah Jokowi-Ma\'ruf. Akhirnya, terjadi bentrokan saat demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Rencananya, sejumlah elemen masyarakat dari buruh seperti Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan kembali menggelar demo besar pada 21 Mei 2022, bertepatan dengan momentum reformasi. Pasalnya, aksi tersebut sebagai puncak dari rangkaian gelombang unjuk rasa di berbagai daerah.

Massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menilai Pemerintahan Jokowi-Ma\'ruf Amin telah gagal mensejahterakan rakyat. Untuk itu, pemerintah dan DPR harus mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Kalau DPR hanya formalitas, jangan pernah disalahkan apabila rakyat tumpah ke jalan tol, jangan salahkan ketika rakyat mematikan roda ekonomi. Apabila DPR tidak serius, kita ingatkan agar hati-hati," kata Ketua Umum KASBI Nining Elitos.