Banteng Senayan Dukung Audit Proyek Gorden Rumdin DPR

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Dede Indra Permana Soediro menilai Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah melakukan pembunuhan karakter terhadap Ketua DPR Puan Maharani.

Pernyataan ini buntut dari statemen Fahri yang meminta Puan bertanggung jawab atas lelang tender penggantian gorden Rumah Dinas (Rumdin) DPR senilai Rp 43,5 miliar.

"Pak Fahri pernah jadi Wakil Ketua DPR, paham betul mekanisme penganggaran. Setiap alat kelengkapan dewan bersama mitra kerja menentukan anggaran kemudian diharmonisasi di Banggar (Badan Anggaran)," ujar anggota Komisi I DPR tersebut, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/5).

Dede menerangkan, lelang tender penggantian gorden Rumdin DPR merupakan wilayah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Kesekjenan DPR. Hal tersebut tak ada kaitannya dengan Ketua DPR Puan Maharani.

Lebih lanjut Dede menyebutkan, Ketua DPR Puan Maharani sudah menugaskan Fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan audit terkait proyek tersebut.

"Mbak Puan selaku Ketua DPR sudah menugaskan Fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan audit kebijakan gorden tersebut," imbuhnya.

Dede juga menyoroti pihak-pihak yang tak suka dengan Puan Maharani yang kerap membully apapun langkah yang dilakukan Ketua DPR tersebut. Padahal Puan sudah melakukan sejumlah langkah nyata dalam membantu masyarakat.

Di antaranya membagikan berton-ton beras untuk membantu masyarakat. Selain itu, Puan juga baru saja membantu memberikan akses air bersih bagi masyarakat di Paranggupito, Wonogiri, Jawa Tengah (Jateng). Masyarakat di wilayah tersebut sudah puluhan tahun tak mendapatkan akses air bersih yang layak.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti lelang tender penggantian gorden rumah dinas DPR yang dimenangkan peserta dengan penawaran harga tertinggi, yakni Rp 43,5 miliar.

Fahri meminta Ketua DPR Puan Maharani bertanggung jawab atas polemik ini. "Suruh saja Ketua DPR yang bertanggung jawab. Jangan diam saja dong," katanya.

Menurut Fahri, pimpinan DPR seharusnya bisa memisahkan antara pengelolaan infrastruktur lembaga dan fungsi politiknya. Dia menyebut seharusnya DPR juga dikelola secara fisik dan nonfisik dalam satu kesatuan lembaga. [ OSP ]