Makna Politik Pertemuan Jokowi dengan Megawati, Pengamat: Mega Tangkap Sinyal Jokowi Tidak Dukung...

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki makna politis menjelang pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai adanya kemungkinan pembicaraan arah dukungan di pilpres 2024 pada pertemuan Jokowi dengan Megawati.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu berpendapat ada sinyal perbedaan arah politik dari Jokowi dan Megawati.

Pertemuan keduanya di kediaman pribadi Megawati, yang berada di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, merupakan upaya untuk menjajaki kemungkinan Jokowi mendukung Puan dalam Pemilu 2024, katanya.

Menurut dia, Megawati sudah menangkap gelagat arah dukungan Jokowi yang berbeda.

"Justru pertemuan kemarin ingin menyamakan persepsi. Jadi, Megawati sudah terasa kelihatannya arah-arah Jokowi, yang mungkin tidak mau mendukung PDIP atau tidak mendukung Puan. Jadi, bisa jadi (Megawati bertanya) \'Bagaimana Pak Presiden Jokowi, 2024 nanti bisa mendukung kami nggak?\' begitu lho," jelas Ujang.

Dia mengatakan Jokowi dan PDI Perjuangan berada dalam posisi saling membutuhkan. Ia juga memprediksi Jokowi tidak akan sehaluan dengan PDI Perjuangan dalam Pilpres 2024 karena hal itu bisa merugikan Jokowi.

Ketika bakal pasangan calon yang diusung menang, maka Jokowi akan kehilangan semua kekuatan politik, kata Ujang.

"Saya melihat kemungkinan besar juga membahas persoalan di Pilpres 2024, karena saya mengamati arah politik Jokowi dan arah politik Megawati akan berbeda. Bisa jadi nanti PDI Perjuangan akan mengusulkan Puan, tetapi Jokowi mengusulkan yang lain. Jadi, bisa jadi Jokowi mendukung yang tidak didukung oleh PDI Perjuangan atau Megawati," katanya.

Namun, dia menilai Puan Maharani sebagai calon dari PDI Perjuangan di Pilpres 2024 masih kurang mendapat perhatian publik meskipun menjabat sebagai ketua DPR RI. Jika Puan hendak bersaing di Pilpres 2024, tambahnya, maka dia harus memperbaiki kinerja untuk meningkatkan nilai tawar dan mendapatkan perhatian publik.

"Mestinya seperti itu, dan hari ini sudah mulai dengan mengkritik Jokowi, mengkritik Pemerintah; tapi itu tidak terlalu berdampak karena isunya isu kecil, bukan isu besar yang menjadi fokus perhatian rakyat," ujarnya.