Penting! Sosok Pj Kepala Daerah Harus Mampu Terjemahkan Pesan Presiden Jokowi

Instruksi Presiden Joko Widodo agar pejabat kepala daerah yang ditunjuk Kemendagri menjadi pejabat (Pj) gubernur, bupati dan walikota berkapasitas mumpuni diamini Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul.

Dosen Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) itu mengatakan, instruksi Presiden tersebut harus diterjemahkan dengan baik Kemendagri.

Dia menjelaskan, penerjemahan instruksi itu bisa dalam bentuk pemilihan tokoh calon pejabat kepala daerah yang memiliki pemahaman yang cukup tentang karakteristik daerah yang akan ditugaskan.

"Nah saya kira bahwa gelaran Pemilu harus sukses, tapi recovery ekonomi, atau apapun terkait Covid-19 itu harus berjalan. Di situlah saya kira sosok yang ditunjuk pemerintah tentunya punya kapasitas dan kapabilitas soal itu," katanya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/5/2022).

Isu suksesnya penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024 serta pemulihan ekonomi pasca pandemi itu, kata dia, merupakan target utama Presiden Jokowi. Terutama pejabat gubernur.

Pejabat gubernur harus mampu melaksanakan tugas presiden itu dengan baik. Sebab, pemerintah provinsi merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

"Dua hal itulah yang jadi target utama bagaimana 2024 itu setidaknya target pemerintah pusat itu bisa dikerjakan. Apalagi pemerintah provinsi ini kepanjangan tangan dari pemerintah pusat," katanya.

Dia menambahkan, membaca instruksi presiden itu, tentu sosok yang terpilih menjadi Pj Gubernur atau Bupati dan Walikota nantinya adalah sosok yang manajerial.

Adib, sapaan akrabnya, mengatakan, dengan kemampuan manajerial dan pemahaman yang baik tentang daerah penugasan, tugas dari presiden itu akan berjalan mulus di daerah.

"Nah, tinggal kita menghitung siapa yang punya kecakapan untuk itu. Tentunya dari sosok yang punya manajerial yang bagus, punya manajemen yang bagus dan tentunya juga bagaimana dia punya kapasitas juga untuk men-direct sebuah organisasi yang bisa bergerak, tegas dan terukur. Di situlah saya kira yang akan ditunjuk oleh pemerintah pusat," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan amanatnya terkait pengisian Pj gubernur, walikota dan bupati yang akan habis masa jabatannya pada tahun ini. Jokowi memerintahkan agar menyiapkan pejabat gubernur, bupati, walikota di 101 daerah. 7 diantaranya adalah Pj gubernur, 76 orang bupati, dan 18 orang walikota. Presiden Jokowi juga meminta para kontestan politik 2024 tidak menggunakan isu SARA sebagai isu politik.

"Saya minta seleksi figur-figur kepala daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat dan mampu menjalankan tugas yang berat ditengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang. Agar nantinya penyiapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik," katanya dalam rapat kabinet terbatas di istana Bogor pada (10/4/2022) lalu.

Seperti diketahui Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wagub Andika Hazrumy akan berakhir masa jabatannya 12 Mei nanti dan akan digantikan Pj Gubernur yang ditunjuk Presiden. Beberapa nama yang muncul sebagai Pj Gubernur Banten antara lain Juri Ardiantoro (Deputi IV Kantor Staf Presiden), Al Muktabar (Sekda Pemprov Banten), Jan Maringka (mantan Kajari Serang), Mayjen Pol. Krishnand (mantan Kapolres Serang), dan Brigjen Pol. Budi Setiawan (mantan Kabid Propam Polda Banten).[]