Loading...
Loading…
Proyek Kampung Susun Dipatok Rampung September 2022 JIS Akan Berdampingan Dengan Pertanian Kota

Proyek Kampung Susun Dipatok Rampung September 2022 JIS Akan Berdampingan Dengan Pertanian Kota

Nasional | rm.id | Senin, 09 Mei 2022 - 07:30

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memulai pembangunan Kampung Susun Bayam di Kawasan Jakarta International Stadium (JIS). Hunian tersebut bakal ditempati 135 kepala keluarga (KK) eks warga setempat yang akan dipekerjakan di stadion kebanggaan warga Ibu Kota tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kampung Susun Bayam, Sabtu (7/5).

Hari ini (sabtu 7/5), kita mulai babak baru pencanangan Kampung Susun Bayam. Proses pembangunan ada urutannya. Bagi yang menjalani pembangunan akan terasa lama, tapi sesudah terbangun akan menjadi sebuah tempat Bapak dan Ibu menorehkan sejarah panjang di masa depan, terang Anies.

Anies menegaskan, keberadaan Kampung Susun Bayam tidak akan menghilangkan penghidupan atau mata pencaharian warga. Di mana sebelumnya warga banyak berprofesi sebagai petani perkotaan atau urban farmer .

Ini akan menjadi contoh, stadion bertaraf internasional berdampingan dengan masyarakat petani perkotaan, katanya.

Anies berharap, proyek pemukiman seluas 11,8 hektare tersebut dikerjakan tepat pembiayaan, waktu dan kualitas, sehingga pada September 2022, pembangunannya sudah selesai.

Baca Juga :
Anies Bangun Kampung Susun Bayam untuk Warga Terdampak JIS

Kampung Susun Bayam terdiri dari 3 blok atau gedung dengan 4 lantai. Hunian ini diperuntukkan untuk 135 KK. Selain itu juga terdapat 3 unit hunian khusus difabel. Tiap hunian memiliki luas 36 meter persegi terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur, ruang keluarga, balkon dan tempat menjemur pakaian.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Widi Amanasto mengungkapkan, ada 135 KK warga Kampung Bayam bekerja di JIS.

Beberapa di antaranya ada yang menjadi tenaga operasional di sini (stadion), mulai dari sekuriti, kebersihan, teknisi, housekeeping , dan lain-lain, ujar Widi Amanasto kepada wartawan, Jumat (22/10/21).

Untuk diketahui, total warga Kampung Bayam semula sekitar 642 KK. PT Jakpro memberikan opsi kepada mereka, apakah ingin direlokasi ke rusun atau pindah dengan uang ganti untung. Hasilnya, sebagian menolak pindah ke rusun dan memilih opsi ganti untung dan mencari tempat tinggal sendiri.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengamini informasi tersebut. Menurutnya, rusun tersebut akan menjadi mess karyawan JIS.

Baca Juga :
Jakpro Bangun Rusun Bayam untuk Pekerja Pendukung Operasional JIS

Namun demikian, Politisi PDI Perjuangan ini mengkritik soal transparasi data penghuni.

Gubernur Anies hanya setengah-setengah membuka data siapa yang bakal menjadi penghuni Rusun Kampung Bayam, katanya.

Selain itu, Pras menyoroti nasib warga yang tinggal di pinggir rel kereta sebelah stadion.

Kehidupan warga di bedeng itu sangat kontras dengan kemegahan JIS. Jadi jangan bicara keadilan sosial kalau JIS bermegah-megah, sementara tetangganya kesusahan, tegasnya.

Pakar tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan, suka atau tidak pemukiman kumuh di sekitar JIS harus ditata.

JIS akan seperti Gelora Bung Karno, satu kompleks untuk olahraga. Maka mau tidak mau wilayah kumuh harus ditata ulang, kata Yayat saat dihubungi, kemarin.

Relokasi warga akibat pembangunan sebuah kawasan khusus bukan pertama kali terjadi.

Saat pembangunan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Pemerintah merelokasi ribuan warga Senayan. Saat itu, papar Yayat, Pemerintah merelokasi warga karena pembangunan GBK akan diperuntukan kegiatan Asian Games. Ajang olahraga tingkat Asia yang menuntut tuan rumah bersolek untuk menjamu para tamu.

Meski sama-sama terdampak pembangunan, diceritakannya, merelokasi warga Senayan memiliki tantangan karena mereka menempati tanah milik sendiri. Berbeda dengan warga pemukiman sekitar JIS. Mereka menghuni lahan negara, seperti lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan milik Pemprov DKI Jakarta. Dengan kondisi itu, Pemprov DKI memiliki landasan cukup kuat untuk merelokasi mereka. [OSP]

Original Source

Topik Menarik