Soal Tawaran Parsindo Berkarya Legowo Kalau Tommy Cs Pindah Gerbong

Soal Tawaran Parsindo Berkarya Legowo Kalau Tommy Cs Pindah Gerbong

Nasional | rm.id | Senin, 9 Mei 2022 - 07:35
share

Partai Beringin Karya (Berkarya) legowo, jika Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto bersama gerbongnya pindah ke Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo).

Beliau masih ber-KTA Berkarya, tapi kalau mau pindah partai itu hak pribadi beliau. Barisannya pun demikian, tidak ada paksaan, ujar Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang kepada Rakyat Merdeka , kemarin.

Pernyataan ini merupakan reaksi atas tawaran Ketum Parsindo, Jusuf Rizal kepada Tommy Soeharto dan gerbongnya menempati sejumlah posisi kepengurusan baik di pusat hingga daerah.

Perpindahan kubu Tommy ke Parsindo ini, semakin diperkuat dengan alih fungsi bekas kantor DPP Partai Berkarya, di bilangan Antasari Jakarta Selatan, kini disulap menjadi kantor DPP Parsindo. Kantor ini, telah dikosongkan pengurus Berkarya sejak Oktober 2020.

Sekretariat atau kantor pusat kita kan sejak Oktober 2020 sudah pindah ke Jalan Taman Margasatwa Raya No 11 Jaksel. Jadi kantor di Jalan Antasari No 22 Jaksel itu jika dipakai Parsindo sekarang sah-sah saja. Itu hak pemiliknya, ujar pria yang akrab disapa Badar ini.

Diceritakan, perpindahan markas partai itu karena ada permasalahan. Ada pihak, yang mengklaim tanah dan bangunan di Antasari itu atas nama perusahaan milik Tommy. Kala itu, terjadi dualisme kepemimpinan Partai Berkarya antara Tommy dan Muchdi Purwoprandjono.

Meski begitu, Berkarya secara hukum belum mengganti nama Tommy Soeharto di posisi Ketua Dewan Pembina. Hal itu diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM. Belum berubah, namun perbaikan segera dilakukan demi menghadapi verifikasi faktual parpol.

Kita tunggu perkembangan dinamika internal. Pembina dan dewan ad hoc lainnya akan di SK kan tersendiri. Akan ada perbaikan SK ke depan, tunggu saja ya, pasti disampaikan, terangnya.

Rencananya, kata Badar, akan dilakukan perampingan kepengurusan sebagai efisiensi persiapan menghadapi Pemilu 2024. Nantinya, pengurus, dewan pembina, dan adhoc lainnya, dikeluarkan dari SK. Jadi, nantinya tidak menghalangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi.

Politisi asal Belopa, Sulawesi Selatan ini menilai, tantangan menyambut Pemilu 2024 masih banyak. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak ingin terulang pengalaman Pemilu 2019 dengan gagal masuk Senayan, partai ini terus berbenah dan fokus menghadapi pesta demokrasi mendatang. [BSH]

Topik Menarik