Banggar Dukung Pemerintah Upaya Indonesia Damaikan Rusia dan Ukraina

JawaPos.com Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah mendukung sikap pemerintah Indonesia dalam upaya ikut menurunkan tensi ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Salah satunya dengan mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelenksky dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada KTT G20.

Said yang merupakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) mengatakan, jika mengacu ketentuan G20, Volodymyr Zelenksky tidak memiliki hak bicara karena Ukraina bukan anggota G20. Karena ruang bagi Zelenksky di KTT G20 hanya sebagai pemantau.

Namun Indonesia sebagai tuan rumah KTT, sekaligus Presidensi G20 dapat membuat side event meeting yang mempertemukan Zelenksky dan Putin. Apalagi tiga tema sentral G20, yakni Global Health Architecture, Sustainable Energy Transition, dan Digital Transformation sama sekali tidak terkait dengan Perang di Ukraina, kata Said Abdullah, Minggu (8/5)

Untuk diketahui, Amerika Serikat dan aliansinya di NATO membawa urusan perang Ukraina dan Rusia ke dalam agenda G20.Pada 20 April 2022, saat Menteri Keuangan Sri Mulyani memimpin pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada walk out karena ada kehadiran delegasi Rusia pada pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Perdana Menteri Australia dan Perdana Menteri Kanada juga menghubungi Presiden Jokowi meminta Indonesia tidak mengundang Rusia. Mereka menyatakan tidak mau melihat Vladimir Putin hadir di G20 Oktober 2022 di Bali. Said menilai sikap Amerika Serikat dan aliansinya kekanak kanakan karena tidak proporsional dalam menempatkan persoalan.

Said juga menuturkan, pertemuan G20 yang sejatinya urusan kerja sama ekonomi bukan politik. Sikap itu juga menunjukkan arogansi Amerika Serikat dan sekutunya. Meskipun bukan pada tempatnya yang proprosional melibatkan konflik Rusia dan Ukraina di G20, kata Said, Indonesia memilih berfikir dewasa dan menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat atas upaya perdamaian dunia.

Kita berharap Amerika Serikat dan aliansinya bisa melihat kesungguhan Indonesia dalam mengupayakan perdamaian kedua belah pihak. Kita berharap negara negara Eropa yang tergabung dalam G20 seperti Jerman, Inggris, Prancis, dan Italia ikut memberikan dukungan atas peran yang diambil oleh Indonesia dalam mengupayakan perundingan damai antara Ukraina dan Rusia, katanya.

Politik Luar Negeri Sikap Indonesia yang menghendaki penghentian peperangan di Ukraina dan mendorong para pihak menempuh jalan perundingan sebagai jalur penyelesaian konflik dan tidak memihak konsekuensi dari perintah konstitusi. Meskipun secara geopolitik, Indonesia dikepung oleh pakta pertahanan FPDA atau Five Power Defence Arrangements, sebuah pakta pertahanan yang merupakan Persemakmuran Inggris (Inggris, Singapura, Malaysia, Australia dan Selandia Baru), posisi ini tidak serta merta Indonesia merapat ke Poros Tiongkok.

Alih-alih merapat ke Tiongkok, menurut Indonesia malah beberapa kali clash dengan Tiongkok di Laut Natuna Utara atas klaim Tiongkok melalui nine dash line yang tidak berdasar pada hukum laut internasional. Indonesia teguh dengan politik luar negeri yang bebas, yang berarti bukan dari berbagai aliansi atau pakta pertahanan.

Walau begitu, kata Said, pemerintah Indonesia memandang penting untuk aktif dalam menempuh perdamaian dunia melalui berbagai saluran diplomasi internasional yang sah.

Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif ini cukup menguntungkan. Sebab Indonesia memiliki legitimasi politik dan moral dari para pihak yang bersengketa. Terlebih dengan posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 menjadi tambahan bekal yang memadai untuk menguatkan perannya, katanya.