Usul Kapolri soal WFH Sepekan Demi Urai Arus Balik

Polisi menilai ada yang tak biasa dari arus mudik Idul Fitri 1443 hijriah atau Lebaran 2022. Berbeda dari Lebaran 2019, tahun ini arus kendaraan di Tol Cikampek menuju Tol Trans Jawa tetap deras meski puncak arus mudik, bahkan Hari Raya, telah lewat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyarankan agar instansi swasta maupun pemerintah menerapkan work from home (WFH) selama sepekan untuk mengurangi kemacetan saat arus balik Lebaran 2022. Saran Kapolri Sigit mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak.

"Tentunya kita juga imbau untuk mengurai arus balik khususnya bagi instansi-instansi baik swasta atau pemerintah yang masih memungkinkan untuk satu minggu ini bisa melaksanakan aktivitas dengan gunakan media yang ada, seperti online, work from home," kata Sigit.

Pernyataan tersebut disampaikan Sigit dalam jumpa pers usai meninjau penerapan protokol kesehatan (prokes) di lokasi wisata Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali, Kamis (5/4).

"Tentunya itu (WFH) menjadi salah satu yang kita sarankan sehingga arus balik ini betul-betul bisa kita jaga. Namun tentunya tidak mengganggu aktivitas di institusi ataupun di kantor-kantor yang ada," sambungnya.

Sigit mengatakan saran penerapan WFH sepekan ke depan itu tentunya perlu dikoordinasikan. Dia berharap pihak perusahaan atau instansi pemerintah bisa berkoordinasi dengan karyawan atau pegawainya, sehingga tidak terjadi kendala.

Anggota DPR Setuju Saran Kapolri
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Rahmad Handoyo mendukung penuh saran Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar perusahaan-perusahaan memperbolehkan WFH para pekerja demi menghindari kemacetan di jalan imbas seluruh pemudik pulang di waktu yang sama. Handoyo meminta Kemenaker hingga Satgas COVID-19 membuat saran Kapolri ini jadi keputusan secara nasional demi kebaikan semuanya.

"Apakah itu cukup? Saya kira belum, karena apa? Ingat, Lebaran kali ini begitu sangat antusias karena sudah ketiga kali baru diizinkan mudik. Saya kira maklum, sehingga ketika potensi stuck, potensi macet parah, mestinya sudah diperhitungkan," kata Handoyo saat dihubungi, Jumat (6/5).

Karena itulah, Handoyo menilai saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit terkait WFH bagi para pekerja untuk seminggu ke depan juga tepat. Dia mendesak agar saran Kapolri ini dijadikan keputusan secara nasional.

"Terkait nasihat dan usul Kapolri, saya kira tidak sebatas saran. Saya setuju sekali apa yang disampaikan Pak Kapolri ya. Itu perlu dilakukan dalam bentuk kebijakan secara nasional antara Satgas COVID, Menaker, Polri, ya. Saya kira jadikan dalam bentuk keputusan agar dalam seminggu ini perusahaan-perusahaan karyawannya untuk bisa diizinkan WFH," ucapnya.

Anggota DPR Dapil Jateng V ini menyebut saran WFH dari Kapolri ini juga berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dia menyebut saran WFH ini bisa menghindari sejumlah risiko.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

"Toh pada kesempatan melakukan WFH pun masih dalam proses atau taraf pandemi, sehingga ketika terjadi macet yang stuck dan berjam-jam, ada dua hal risikonya. Pasti kelelahan, stres, kemudian hal yang tidak diinginkan bisa dihindarkan. Orang yang sakit, orang kecapekan, bisa kita atasi kalau ada suatu hal yang tidak diinginkan. Itu tujuannya juga dalam rangka keselamatan transportasi, keselamatan COVID-19, dan juga keselamatan dari saudara kita yang begitu antusias mudik dan balik lagi ke tujuan Jabodetabek dan sekitarnya," jelasnya.

"Saya kira langkah bijak agar Satgas, kepolisian, Kemenkes, Kemendikbud, dan Kemenaker ambil keputusan bersama agar untuk mengurai kemacetan bisa digunakan WFH seminggu ke depan," lanjut dia.

Handoyo menilai pernyataan Kapolri ini tidak cukup sebatas saran. Sekali lagi, dia menegaskan agar saran ini dijadikan keputusan secara nasional khususnya di Jabodetabek.

"Saya kira semua akan maklum dan, ketika WFH pun, perusahaan-perusahaan akan memahami dan mematuhi kalau ada keputusan nasional. Kesimpulannya, saya kira saran Kapolri bisa jadi keputusan nasional agar dalam satu minggu ke depan agar bisa di-WFH-kan agar bisa mengurai. Justru saya dorong untuk jadi keputusan nasional untuk mengurai. Jadi tak cukup mengimbau dan saran. Jadi saran Kapolri kita angkat untuk keputusan nasional, khususnya untuk Jabodetabek," tuturnya.

Kementerian Diimbau Ikuti Saran Kapolri WFH Sepekan
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay juga mendukung saran Kapolri agar para pekerja bisa dipersilakan WFH satu minggu setelah libur Lebaran 2022. Saleh menilai keputusan ini penting diterapkan agar masyarakat tidak terburu-buru pulang hingga menyebabkan kemacetan parah di jalan.

"Pertama, saya apresiasi usulan yang disampaikan Kapolri terkait dengan WFH pada minggu pertama pasca-Idul Fitri. Ini adalah saya kira agar masyarakat betul-betul bisa kembali lagi ke kota atau ke tempat bekerja secara lebih tertib dan kemudian tidak tergesa-gesa dan terburu buru. Imbauan ini akan berimplikasi positif terutama untuk hindari kemacetan luar biasa," kata Saleh saat dihubungi, Jumat (6/5).

Saleh menilai langkah ini, selain untuk mengurai macet, juga untuk menghindari kecelakaan saat arus balik hingga potensi kriminalitas selepas Lebaran. Selain itu, dia meminta pemerintah mempersilakan para PNS bekerja dari rumah selama seminggu juga selepas libur Lebaran.

"Kepada pihak pemerintah yang pekerjakan PNS juga diminta untuk katakanlah juga mengatur gimana agar WFH bisa menjadi salah satu alternatif di dalam tangani masalah kemacetan, tindak kriminal, dan kerawanan lalu lintas," ucapnya.

"Saya kira seminggu cukup, sampai sekarang juga sebetulnya belum semua perusahaan atau industri yang mempekerjakan secara fisik. Banyak yang atur jadwal orang bekerja, masih banyak, untuk Lebaran seminggu sudah sangat relatif membantu," lanjut dia.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi PAN ini juga mendorong agar Kemenaker, Kemendagri, KemenPAN-RB, Kemendikbud, dan Kemenag segera melakukan pertemuan bersama berkaitan dengan ini. Dengan demikian, ada keputusan bersama secara resmi dari pemerintah agar para pekerja bisa WFH selama seminggu ke depan.

"Saya kira bisa saja ini ada beberapa pertemuan singkat saja antara beberapa kementerian dalam hal ini MenPAN-RB, Kemnaker, Kemendagri, setidaknya kalau ada kaitan dengan guru tentu Mendikbud dan Menag, dengan begitu ada semacam keputusan bersama pemerintah terkait dengan WFH itu. Itu harus dilakukan hari ini kan target itu besok mudik paling ramai dari tanggal 7 (Mei) kata Pak Sigit, 7, 8, dan 9, kalau memang mau diterapkan saya kira hari ini, paling lama besok, ada keputusan itu sehingga kalau ada orang tahu ada alternatif WFH orang tidak terburu-buru pulang," jelasnya.

Komisi III DPR Dukung Saran Kapolri
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar perusahaan memperbolehkan karyawannya WFH selama sepekan setelah libur Lebaran demi mengurai arus balik. Sahroni menilai langkah ini akan berdampak sangat besar terhadap masyarakat.

"Menurut saya ini ide dan imbauan yang sangat baik, efektif, serta efisien," kata Sahroni saat dihubungi, Jumat (6/5).

Sahroni menilai imbauan Kapolri untuk WFH akan berdampak sangat besar bagi masyarakat. Selain mengurai kemacetan, Sahroni menyebut usulan ini dapat meredam kasus penularan COVID-19.

"Tidak sulit bagi masyarakat untung melakukannya, namun mempunyai dampak yang sangat besar dalam meredam kasus penularan COVID yang kemungkinan besar akan naik," ucapnya.

Politikus NasDem ini lantas berharap pemilik usaha dan pimpinan instansi dapat menjalankan saran Kapolri tersebut. "Saya harap para pemilik usaha dan pimpinan instansi bisa mengakomodasi ide ini," ujar dia.

Kemnaker Serahkan ke Perusahaan
Kemnaker menyerahkan seluruh kebijakan WFH kepada masing-masing perusahaan. Saran Kapolri dapat diputuskan oleh perusahaan masing-masing pekerja.

"Imbauan tidak ada. Kami serahkan kepada masing perusahaan karena situasi dan kebutuhan produksi mereka berbeda-beda," kata staf khusus Menaker, Dita Indah Sari, saat dihubungi, Jumat (6/5).

Dita menjelaskan setiap perusahaan memiliki jenis usaha yang berbeda. Tidak semua bisa menerapkan WFH.

"Ada jenis-jenis usaha yang memang bisa di-WFH-kan semua, ada yang bisa di-WFH-kan sebagian, dan ada yang tidak bisa WFH sama sekali," jelasnya.

"Bahkan ada sektor yang tidak boleh WFH karena menyangkut pelayanan publik, seperti rumah sakit, penyediaan air minum, pembangkit listrik, dan lain-lain. Jadi kami serahkan kepada masing-masing perusahaan," lanjutnya.