Loading...
Loading…
Nylekit! Said Didu Bilang Larangan Ekspor CPO Hanya Pencitraan, Duit Rakyat Habis untuk Subsidi Konglomerat

Nylekit! Said Didu Bilang Larangan Ekspor CPO Hanya Pencitraan, Duit Rakyat Habis untuk Subsidi Konglomerat

Nasional | radartegal | Sabtu, 23 April 2022 - 12:50

Kebijakan terbaru Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang ekspor minyak minyak goreng dancrude palm oil(CPO) justru dipertanyakan publik. Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu bahkan menilai kebijakan tersebut hanya sebatas pencitraan.

"Saya yakin kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng tidak akan sulit dilaksanakan, karena dampak negatifnya sangat banyak. Ini hanya program pencitraan," ujar Said Didu melalui akun Twitternya, Sabtu (23/4).

Said Didu mencatat sedikitnya ada lima dampak negatif yang bakal dilahirkan dari kebijakan larangan ekspor CPO dan migor oleh Jokowi. Menurutnya, dan hal itu dirasakan baik oleh negara sendiri hingga masyarakat petani.

Dampak pertama, rinciSaid Didu, adalah pendapatan negara dari ekspor sawit turun sekitar 50 hingga 60 persen. Kedua, pabrik CPO dan migor akan mengurangi produksi sekitar 70 persen.

"Pembelian TBS (tandan buah segar) berkurang sekitar 60-70 persen hingga harga TBS petani turun sekitar 50 persen. Serta harga CPO atau turunannya naik dan dinikmati negara lain," imbuhnya memaparkan dampak ketiga dan keempat dari kebijakan larangan ekspor CPO dan migor.

Baca Juga :
Larangan Ekspor CPO Pencitraan, Duit Rakyat Habis Subsidi Konglomerat

Bagi Said Didu, kebijakan larangan ekspor CPO dan migor bagaikan orang mengobati ketombe dengan cara mengamputasi kaki. Alih-alih untuk menurunkan harga minyak goreng, malah justru melahirkan dampak beruntun.

Oleh karena itu, Said Didu mendorong agar harga migor diturunkan dengan cara mudah, yakni menggunakan dana pengutan ekspor CPO untuk subsidi migor seperti subsidi biosolar.

"Kalau pemerintah tidak mau menurunkan harga minyak goreng dengan kebijakan subsidi, maka demi keadilan seharusnya menghentikan subsidi bio solar yang sudah habiskan uang rakyat sekitar Rp 120 triliun sejak 2016," papar Said Didu.

"Subsidi ini hanya dinikmati oleh orang kaya dan perusahaan konglomerat," tandasnya. (rmol/zul)

Original Source

Topik Menarik

{