Pakar Siber Tantang Luhut Buka Big Data Penundaan Pemilu, Berani?

GenPI.co - Pakar Siber Pratama Persadha tantang Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka big data soal penundaan pemilu.

Pratama mempertanyakan lagi klaim Luhut bahwa 110 juta masyarakat menginginkan penundaan pemilu yang ditunjukkan big data.

Pasalnya, pihak LBP belum membuka data tersebut sampai sekarang, padahal banyak pihak mendorong hal itu diungkap ke publik.

Secara teknis, ada banyak cara mengetahui perbincangan publik di media sosial atau platform internet lainnya, ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (11/4).

Menurut Pratama, proses pengambilan dan pengolahan data tersebut harus dijelaskan ke publik, sehingga tak menimbulkan polemik di masyarakat.

Kita perlu bertanya 110 juta itu diambil dari platform apa dan bagaimana metodologinya. Perlu disampaikan ke publik, agar kita bisa menilai sekaligus membuka ruang diskusi, ungkapnya.

Pratama mengatakan bahwa sumber data pembicaraan masyarakat itu harus jelas. Data tersebut juga tak boleh hanya mengambil sampel dari media sosial Twitter.

Pasalnya, pemakai aktif twitter di Indonesia kini hanya sekitar 15 juta, itu pun juga masih banyak akun-akun anonim.

Jadi, tidak mungkin data 110 juta tersebut berasal dari Twitter, katanya.

Lebih lanjut, Pratam memaparkan hasil riset CISSReC menggunakan Open Source Intelligence (OSINT) di Twitter.

Akun Twitter yang membicarakan soal perpanjangan jabatan dan 3 kali periode sekitar 117.746 (Tweet, Reply, Retweet) dan mencapai 11.868 pemberitaan online.

Dari data keduanya, diketahui yang kontra penundaan pemilu pada Twitter sebesar 83,60 persen dan pro 16,40 persen.

Sementara itu, pada media online, kontra sebesar 76,90 persen dan pro 23,10 persen.

Dari data ini saja sudah terlihat jelas lebih banyak yang menolak penundaan pemilu, jelas Pratama.(*)

Tonton Video viral berikut: