Anggaran Pemilu 110 Triliun Bu Sri, Kapan Cairnya...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran Pemilu 2024 dan Pilkada Rp 110,4 triliun. Presiden Jokowi meminta anggaran itu dihitung ulang dan disiapkan secara bertahap. Bola panas anggaran pun kini ada di tangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Bu Sri, jadi kapan cairnya anggaran Pemilu?
Dari total Rp 110 triliun itu, rinciannya Rp 76,6 triliun untuk KPU dan Rp 33,8 triliun untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dalam rapat persiapan Pemilu dan Persiapan Pilkada serentak 2024, Minggu (11/4), Jokowi meminta, sumber anggaran Pemilu segera diputuskan. Apakah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Jokowi juga meminta, anggaran tersebut dihitung ulang, dan disiapkan secara bertahap. Jokowi juga mendorong aturan main Pemilu 2024 dan Pilkada serentak segera diselesaikan.
Jokowi menginstruksikan, Menko Polhukam Mahfud MD berkomunikasi secara intens dengan DPR dan KPU.
Tujuannya, agar rencana dan program mengenai Pemilu yang disusun bisa lebih detail, ujarnya.
Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, usulan mengenai anggaran Pemilu 2024 secara teknis akan kembali dinegosiasikan antara KPU, pemerintah, dan DPR.
Biasanya, nanti pemerintah kan minta penjelasan, ini kenapa mata anggaran sebesar ini, misalnya. Bisa enggak kegiatan yang dilakukan, misalnya 10 kali cuma 5 kali saja, misalnya lagi untuk pengadaan ini enggak usah 100, tetapi cukup 50. Jadi, ada banyak pembicaraan, kata Pramono, di Kantor KPU, Jakarta, kemarin.
Pramono mengatakan, dari alokasi anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 110,4 triliun itu, KPU mengajukan Rp 76,6 triliun. Namun, ia menilai, alokasi anggaran sebesar Rp 50 triliun sampai Rp 60 triliun bisa mencukupi kebutuhan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Kami sih berharap, sekurang-kurangnya di angka, mungkin 50 sampai 60 (triliun), kalau bagi saya, sudah mencukupi kebutuhan penyelenggaraan Pemilu 2024, ujarnya.
Pramono menambahkan, besarnya anggaran itu karena pihaknya masih menganggarkan pengadaan alat pelindung diri (APD), karena akhir dari pandemi Covid-19 belum bisa diprediksi. Tetap kita harus menganggarkan, bahwa nanti dipakai atau tidak, itu lihat situasi nanti. Itu keputusan pemerintah, tapi perencanaan harus ada, ucap dia.
Lalu bagaimana sikap Kementerian Keuangan soal anggaran Pemilu? Tadi malam, Rakyat Merdeka coba konfirmasi ke Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo soal anggaran pemilu. Sayangnya, Yustinus tidak mengetahui secara detail. Musti cek dulu ke Dirjen Anggaran ini, jawabnya, singkat. Sementara, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata belum merespon.
DPR Gelar Rapat
Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang mengatakan, akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu, besok. Rapat kerja itu akan membahas terkait anggaran dan tahapan serta program Pemilu Serentak 2024.
Tanggal 13 April, hari Rabu, ya (sebelum reses) kita reses 14 April. Hari Rabu kita akan jadwalkan bahas (prioritas) tentu tahapan dan program dan anggaran (Pemilu 2024), kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Sebenarnya, Komisi II DPR ingin pembahasan tahapan dan anggaran Pemilu Serentak 2024 dilakukan setelah masa reses. Pasalnya, KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 baru dilantik pada 12 April, sehingga membutuhkan waktu untuk konsolidasi dan menyatukan visi dan misi.
Tetapi, karena KPU yang lama punya program, tahapan, ya kan, tentu mereka bisa lanjutkan dengan sebagian garis bawahnya, ujar politisi PDIP itu.
Junimart menegaskan, soal anggaran Pemilu pihaknya menyerahkan kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara yang tahu situasi dan kondisi. Terpenting, anggaran yang diajukan rasio[1]nal untuk mengantisipasi kasus-kasus seperti Pemilu Serentak 2019 lalu.
Jangan terulang seperti yang sebelumnya, banyak yang menjadi korban para penyelenggara, bahkan ada yang meninggal, kita nggak mau terulang itu, tukas Junimart.
Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, pemerintah harus segera menetapkan anggaran Pemilu dan segera mencairkannya. Apalagi, proses pemilu sudah dimulai Juni 2022.
Soal kapan anggaran Pemilu cair, sekarang ada di tangan KPU, DPR dan Kementerian Keuangan. Dengan anggaran cepat cair, Pemilu tidak akan terganggu, katanya. [MEN]
