Orangtua Mesti Awasi Kegiatan Di Luar Sekolah PTM Lebih Terkontrol Selama Bulan Puasa

Orangtua Mesti Awasi Kegiatan Di Luar Sekolah PTM Lebih Terkontrol Selama Bulan Puasa

Nasional | rm.id | Selasa, 5 April 2022 - 07:30
share

Penerapan protokol kesehatan (prokes) dalam kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di Ibu Kota diyakini lebih terkontrol selama bulan suci Ramadan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewanti-wanti potensi penularan Covid-19 di luar sekolah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemprov DKI memperketat pengawasan PTM 100 persen di sekolah untuk mengantisipasi potensi penularan Covid-19.

Kami menilai persiapan cukup baik. Harapan kami prokes itu tetap dikedepankan, ujar Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria, di Jakarta, kemarin.

Iman mengungkapkan, Jumat (1/4), DPRD melakukan peninjauan persiapan pelaksanaan PTM 100 persen di SMP Negeri 5 Jakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Menurut Iman, infrastruktur sekolah sudah sesuai dengan protokol kesehatan seperti tersedianya fasilitas cuci tangan dan ruang isolasi mandiri.

Namun, mengelola siswa memiliki tantangan berbeda dengan menyiapkan infrastruktur sekolah. Karena itu, guru-guru harus bekerja keras untuk memastikan prokes berjalan selama kegiatan pembelajaran. Guru harus rajin mengingatkan siswa agar prokes tetap dilaksanakan saat menuju dan pulang dari sekolah.

Cegah siswa berkerumun. Jangan sampai terjadi klaster baru, pesannya.

Anggota Komisi E Rany Mauliani meminta, selain memperketat prokes, pengelola sekolah memperhatikan sirkulasi udara dalam kelas. Selain itu, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI rutin mengevaluasi penerapan PTM 100 persen. Apabila jumlah peserta didik atau guru dan staf sekolah terpapar Corona di atas lima persen, Disdik harus mengambil tindakan tegas.

Kalau hanya satu orang terpapar Covid-19, saya minta jangan ditutup sekolahnya. Cukup yang terpapar saja diisolosi, ucapnya.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta sudah memulai PTM 100 persen di semua sekolah di Jakarta, Jumat (1/4).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, secara infrastruktur, sekolah di DKI siap menggelar PTM 100 persen.

Kalau melihat levelnya Jakarta kan sudah memungkinkan, infrastruktur dan lain-lainnya nggak ada masalah (PTM 100 persen), kata Riza di Balai Kota Jakarta.

Riza mengimbau pihak sekolah agar tetap menerapkan prokes selama PTM 100 persen untuk mencegah penularan Corona.

Selain itu, Riza meminta orangtua agar mengingatkan anak-anaknya agar mematuhi prokes dan menerima vaksinasi Covid-19 dosis lengkap.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana menegaskan, pihaknya siap melaksanakan PTM 100 persen.

Persiapan sudah kami lakukan, baik dari infrastruktur maupun gurunya, imbuhnya.

Kepala Bidang Humas Disdik DKI Jakarta, Taga Radjagah menerangkan, PTM 100 persen digelar sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 3 Tahun 2022.

Kami sudah sepakat PTM digelar mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK, kata Taga Radjagah, Kepala Bidang Humas Disdik DKI Jakarta.

Namun demikian, papar Taga, waktu pembelajaran dibatasi maksimal enam jam.

Dia meyakini PTM 100 persen pada bulan Ramadan lebih terkontrol untuk mencegah penularan Covid-19.

Anak-anak di sekolah nggak ada aktivitas lain kecuali belajar. Selama Ramadan, kantin tidak buka. Siswa hanya bawa bekal dari rumah. Jadi justru bulan puasa paling aman untuk mencegah penularan, ujar Taga, Minggu (3/4).

Namun Taga mengaku khawatir kegiatan di luar sekolah seperti ngabuburit. Untuk itu, dia meminta orangtua untuk mengawasi aktivitas anak-anaknya. Dan, memastikan siswa pulang tepat waktu ke rumah.

Jangan sampai pulang dari sekolah jam 10, sampe di rumah Maghrib, cetusnya.

Taga juga berpesan kepada guru untuk tetap disiplin menerapkan prokes di sekolah. Terutama penggunaan masker, hand sanitizer , dan kondisi kelas dibuka dengan sirkulasi udara bagus, tegasnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan penerapan PTM 100 persen secara bertahap. Sebab evaluasi P2G, saat PTM 100 persen sejak Januari lalu, masih banyak terjadi pelanggaran Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 4 Menteri.

Pelanggaran terjadi hampir terjadi di semua sekolah, kata Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri.

Menurut Iman, implementasi SKB 4 Menteri hanya macan kertas, akibat minimnya pengawasan dari aparat di daerah seperti Satpol PP, Satgas Covid-19, Dinas Pendidikan dan kurangnya teladan dari masyarakat.

Pakar Epidemiologi Griffith University Australia, Dicky Budiman menuturkan, pemberlakuan PTM 100 persen bersifat kasuistik. Ketika kasus mulai melandai dan ada pelonggaran dari beberapa aspek, sekolah bisa melakukan PTM. [DRS]

Topik Menarik