Ahok Punya Jabatan di Pertamina dan Terkenal Vokal, Tapi Tak Berkutik Lihat BBM Naik

Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok seperti tidak bisa berbuat banyak dengan kenaikan Pertamax, Jumat (1/4) lalu. Padahal selama ini Ahok dikenal vokal dan terkenal tegas.

Sejak, Jumat (1/4) lalu, harga pertamaxdari yang semula Rp9 ribu per liter menjadi Rp12.500.Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax harusnya menjadi perhatian serius

"Ahok kok seperti tidak berkutik di Pertamina lihat BBM naik," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (4/4).

Padahal, kata dia, jabatan strategis di perusahaan plat merah harusnya digunakan Ahok untuk mengedepankan kepentingan rakyat banyak.

"Kasihan rakyat, saat ini tak ada (pejabat negara) yang teriak menolak kenaikan BBM. Ahok harusnya berpihak kepada rakyat," sesalnya.

Selain itu, Ujang juga menyesalkan sikap elite PDIP yang dulu bersuara lantang menolak kenaikan BBM di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jangan karena dulu jadi oposisi berteriak soal kenaikan BBM. Namun setelah berkuasa, BBM naik diam saja, tak bersuara," demikian Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini.

Sementara itu, Pemerintah didesak segera membayar utang Rp100 triliun ke PT Pertamina (Persero) untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar solar bersubsidi. Desakan itu diungkapkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin AK.

Amin beralasan volume solar bersubsidi sejumlah SPBU di berbagai daerah kian berkurang hingga separuhnya dalam beberapa hari terakhir. Akibatnya, sejumlah daerah mengalami kelangkaan solar.

Kelangkaan tersebut sampai menimbulkan antrean truk dan kendaraan lain di SPBU yang ingin menggunakan solar.

Kelangkaan solar bisa berdampak semakin tingginya harga-harga kebutuhan pokok akibat semakin mahalnya biaya logsitik, apalagi ini menjelang Ramadhan dan Idulfitri," jelas Amin, Sabtu (2/4).

"Roda perekonomian pun mandek dan inflasi pun semakin tinggi akibat meroketnya harga kebutuhan rakyat," sambungnya.

Anggota Komisi VI DPR RI itu juga meminta Pertamina untuk tidak mengurangi pasokan solar sekaligus memastikan tak adanya penyelewengan bahan bakar tersebut ke industri perkebunan maupun pertambangan.

Kelangkaan solar yang terjadi tak lepas dari melambungnya harga minyak dunia baru-baru ini, tepatnya efek pecahnya perang Rusia dan Ukraina. (rmol/zul)