Soal Jabatan Presiden Sikap Jokowi Tetap Sama
Presiden Jokowi memang susah dirayu untuk memperpanjang kekuasaanya menjadi 3 periode. Padahal, dukungan kepada Jokowi untuk menjabat presiden 3 periode begitu ramai disuarakan. Namun, berkali-kali juga Jokowi menolaknya. Sikap Jokowi masih tetap sama, akan taat pada konstitusi yang menyatakan jabatan presiden cukup 2 periode.
Setelah nyaris kandas di parlemen karena minimnya dukungan dari partai politik, tak membuat isu penundaan Pemilu 2024, maupun jabatan presiden 3 periode, tamat. Di luar parlemen, isu tersebut malah makin kencang. Bahkan, ada dukungan yang disampaikan dihadapan Jokowi.
Salah satunya yang terang-terangan mendukung jabatan presiden 3 periode datang dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Dukungan itu disampaikan di sela-sela acara silaturahmi Apdesi di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). Padahal, di acara tersebut, Jokowi hadir untuk memberikan pengarahan pada kepala desa di seluruh Indonesia.
Sehari kemudian, teriakan serupa terdengar saat Jokowi blusukan ke sejumlah pasar di Jawa Tengah. Beberapa warga berteriak meminta Jokowi melanjutkan kepemimpinan hingga tiga periode.
Kemarin, giliran ulama Banten yang diklaim meminta Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya. Dukungan ulama di Banten itu diungkapkan eks Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya saat bertemu dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Mulyadi, para kiai dan ulama di Banten ingin Jokowi memperpanjang jabatannya. Mereka juga ingin agar pesan ini disampaikan langsung ke sang presiden. Alasannya, karena para kiai dan ulama di Banten yang ingin Jokowi memulihkan ekomomi yang babak belur dihajar Corona.
Pesan para kiai, ulama ini tolong sampaikan kepada pak Jokowi, minta disampaikan kepada Jokowi mau diperpanjang tiga tahun saja pak untuk selesaikan ekonomi, kata Mulyadi, kemarin.
Apa tanggapan Jokowi? Merespons dukungan itu, Jokowi tetap pada pendirian awal. Yakni, akan taat pada konstitusi. Kalaupun saat ini mulai rame bermunculan pendukung jabatan presiden diperpanjang, Jokowi anggap itu hal biasa.
Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, kata Jokowi, melalui keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Rabu (30/3).
Selain keterangan tertulis itu, di akun twitternya, Jokowi juga bikin status yang hampir sama.
Semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden. Konstitusi kita sudah jelas. Dan kita harus taat, harus patuh, terhadap konstitusi. Itu saja, tulis Jokowi di twitternya, kemarin.
Sikap Jokowi itu tak berubah dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap kekeuh, untuk membatasi jabatannya cukup 2 periode. Bahkan, Jokowi pernah menyebut, pihak yang ingin mendorongnya perpanjang masa jabatan sedang ingin menjerumuskannya.
Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya) menurut saya: satu, ingin menampar muka saya; yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka; yang ketiga, ingin menjerumuskan, kata Jokowi, Desember tahun lalu.
Di tempat terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto makin gerah mendengar suara dukungan Jokowi tiga periode. PDIP yang sejak awal menolak jabatan presiden diperpanjang, gantian menyindir Apdesi.
Mendorong kemajuan desa jauh lebih penting sebagai tugas kepala desa dibandingkan tindakan sebagian kepala desa yang sekadar menyuarakan aspirasi yang dimobilisasi terkait dengan isu-isu politik yang berpotensi melanggar konstitusi, kata Hasto, dalam keterangannya, kemarin.
Hasto menegaskan, sikap PDIP tidak berubah meskipun banyak godaan yang datang. Kata dia, keputusan PDIP sudah final, yakni mendukung pemilu digelar pada 14 Februari 2024.
Kami tidak akan menjilat ludah kita sendiri, kata Hasto. Dia menilai wajar saja kalau ada partai yang membuka wacana menunda Pemilu 2024. Namun, yang terpenting, kata dia, sikap Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri, sama terkait wacana tersebut.
Pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno menilai, sikap Jokowi ini memang secara umum masih sama dengan yang disampaikan sebelumnya. Namun, jika ditelisik lebih jauh, ucapan Jokowi saat ini ada pengurangan bobot dari pernyataan sebelumnya. Pada Desember 2019, Jokowi menilai pihak yang mendorong wacana perpanjangan masa jabatan presiden sebagai bentuk tamparan kepadanya. [BCG]
