Masuk Pengecualian SIKM, KAI: Advokat Bukan Mitra Penegak Hukum!

Nasional | ayojakarta | Published at Minggu, 14 Juni 2020 - 12:27
Masuk Pengecualian SIKM,  KAI: Advokat Bukan Mitra Penegak Hukum!

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Kongres Advokat Indonesia (KAI) pimpinan Erman Umar mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), memberikan pengecualian kepemilikan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) terhadap advokat.

Hal ini tertuang dalam surat nomor. 4876/-072.2 tanggal 8 Juni 2020 pada angka dua yang menyebutkan: "Pengecualian Kepemilikan SIKM sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup Advokat yang merupakan mitra Penegak Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantas Korupsi."

Namun demikian, menurut Erman, dalam surat tersebut ada yang keliru yaitu penyebutan advokat sebagai Mitra Penegakan Hukum. Penyebutan ini dinilainya tidak sejalan dengan bunyi dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003 Tentang Advokat.

Untuk itu pihaknya telah melayangkan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta, sebagaimana surat nomor 017/DPP.KAI/PEMPROP/VI/2020, tanggal 11 Juni 2020.

Erman menjelaskan, pada intinya isi dalam surat tersebut meminta kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk merevisi suratnya terkait penyebutan advokat sebagai Mitra Penegakan Hukum.

Hal ini yang perlu kami luruskan jika rujukannya UU 18/2003 tentang Advokat, dan hal itu sudah kami tuangkan di dalam surat kami yang telah kami layangkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu," ujar Erman melalui siaran pers yang diterima redaksi.

Masih menurut Erman, advokat merupakan sebuah profesi yang dikenal di dalam bidang hukum. Selain itu, keberadaan advokat sebagai penegak hukum sejatinya telah diatur didalam Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003 tentang Advokat, yang menyebutkan: Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kedudukan advokat adalah setara atau sederajat dengan aparat penegak hukum lainnya, yakni polisi, jaksa, maupun hakim.

"Artinya tidak ditemukan di dalam UU Advokat bahwa advokat sebagai Mitra Penegakan Hukum, sehingga sangat beralasan jika surat No. 4876/-072.2 tanggal 8 Juni 2020 tersebut harus direvisi," tegasnya.

Artikel Asli