Begini Cara Putin Lawan Negara yang Berikan Sanksi Ekonomi ke Rusia

Cara Pemerintah Rusia menghadapi negara-negara yang memusuhinya karena invasi ke Ukraina lewat penjualan gas.

Presiden Rusia, Vladimir Putin meminta negara-negara tidak bersahabat itu untuk membayar gas yang dibeli dari Rusia menggunakan mata uang rubel.

Harga gas Eropa sendiri melonjak di tengah kekhawatiran langkah itu akan memperburuk krisis energi di kawasan itu.

Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi berat terhadap Rusia sejak Moskow mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari.

Tetapi Eropa sangat bergantung pada gas Rusia untuk pemanas dan pembangkit listrik, dan Uni Eropa terpecah mengenai apakah akan memberikan sanksi pada sektor energi Rusia.

Pesan Putin jelas: Jika Anda menginginkan gas kami, belilah mata uang kami. Masih belum jelas apakah Rusia memiliki kekuatan untuk secara sepihak mengubah kontrak yang ada yang disepakati dalam euro.

Rubel melonjak sebentar setelah pengumuman mengejutkan itu ke level tertinggi tiga minggu melewati 95 terhadap dolar.

Rubel memangkas kenaikannya tetapi tetap jauh di bawah 100, ditutup pada 97,7 terhadap dolar, turun lebih dari 22 persen sejak 24 Februari.

Beberapa harga gas grosir Eropa naik hingga 30 persen pada Rabu (23/3/2022). Harga gas grosir Inggris dan Belanda melonjak.

Gas Rusia menyumbang sekitar 40 persen dari total konsumsi Eropa. Impor gas Uni Eropa dari Rusia tahun ini berfluktuasi antara 200 juta hingga 800 juta euro (880 juta dolar AS) per hari.

"Rusia akan terus, tentu saja, untuk memasok gas alam sesuai dengan volume dan harga ... tetap dalam kontrak yang disepakati sebelumnya," kata Putin pada pertemuan yang disiarkan televisi dengan para menteri pemerintah seperti melansir suara.com.

"Perubahan hanya akan mempengaruhi mata uang pembayaran, yang akan diubah menjadi rubel Rusia," katanya.

Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck menyebut permintaan Putin sebagai pelanggaran kontrak dan pembeli gas Rusia lainnya menggemakan poin tersebut.

"Ini akan merupakan pelanggaran terhadap aturan pembayaran yang termasuk dalam kontrak saat ini," kata sumber senior pemerintah Polandia, menambahkan Polandia tidak berniat menandatangani kontrak baru dengan Gazprom setelah kesepakatan mereka yang ada berakhir pada akhir tahun ini.

Bank-bank besar enggan memperdagangkan aset Rusia, semakin memperumit permintaan Putin.

Seorang juru bicara pemasok gas Belanda Eneco, yang membeli 15 persen gasnya dari anak perusahaan raksasa gas Rusia Gazprom, Wingas GmbH, mengatakan pihaknya memiliki kontrak jangka panjang dalam mata uang euro.

"Saya tidak bisa membayangkan kita akan setuju untuk mengubah ketentuan itu."

Menurut Gazprom, 58 persen dari penjualan gas alam ke Eropa dan negara-negara lain pada 27 Januari diselesaikan dalam euro. Dolar AS menyumbang sekitar 39 persen dari penjualan kotor dan sterling sekitar 3,0 persen.

Komoditas yang diperdagangkan di seluruh dunia sebagian besar ditransaksikan dalam dolar AS atau euro, yang merupakan sekitar 80 persen dari cadangan mata uang dunia.

"Tidak ada bahaya untuk pasokan (gas), kami telah memeriksa, ada rekanan keuangan di Bulgaria yang dapat merealisasikan transaksi juga dalam rubel," kata Menteri Energi Alexander Nikolov kepada wartawan di Sofia.

"Kami mengharapkan semua jenis tindakan di ambang yang tidak biasa tetapi skenario ini telah dibahas, jadi tidak ada risiko untuk pembayaran berdasarkan kontrak yang ada."

Beberapa perusahaan, termasuk perusahaan minyak dan gas Eni, Shell dan BP, RWE dan Uniper - importir gas Rusia terbesar di Jerman - menolak berkomentar.

"Tidak jelas seberapa mudah bagi klien Eropa untuk mengalihkan pembayaran mereka ke rubel mengingat skala pembelian ini," kata Leon Izbicki, associate di konsultan Energy Aspects.

Dia mengatakan, bagaimanapun, bahwa bank sentral Rusia dapat memberikan likuiditas tambahan ke pasar valuta asing yang akan memungkinkan klien dan bank Eropa untuk mendapatkan rubel yang dibutuhkan.

Moskow menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "operasi militer khusus". Ukraina dan sekutu Barat menyebutnya sebagai dalih yang tidak berdasar.