Terkait Mafia Minyak Goreng, Ustaz Felix Sindir BNPT
Kelangkaan minyak goreng di Indonesia ikut disorot oleh penceramah Ustaz Felix Siauw. Pasalnya ada dugaa peran mafia dalam kelangkaan tersebut. Dia lantas menyindir Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) soal mafia tersebut.
"Apa karena mafia minyak goreng ini bukan muslim? Jadi enggak dianggap radikal? Enggak dianggap masalah?," kata Ustaz Felix Siauw melalui akun pribadinya di Instagram yang dikutip Sabtu (19/3/2022).
"Harusnya tuh BNPT diminta ngurus begini, Densus diminta datengin mafia-mafia ini, yang nyata-nyata menyusahkan banyak orang, nyata-nyata buat masalah," tambahnya.
Menurut Felix, seharusnya mafia minyak goreng masuk dalam daftar radikal. Sebab, akibat perbuatan para mafia itulah minyak goreng langka dan nyata-nya membuat sengsara. "Kurang radikal apa nih? Minyak goreng langka, rakyat sengsara, ngantre bahkan ada yang mati, tapi stok tetap susah," sindirnya.
Dia juga mengaku heran dengan kenyataan yang terjadi, yakni begitu pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET) hingga membuat harga minyak goreng langsung melambung, tiba-tiba stok melimpah.
"Lha kemana aja minyak goreng selama ini? Negara enggak bisa lawan mafia pangan? Kemarin kok hebat banget dan jumawa banget bilang NKRI harga mati?," kritik Ustaz Felix yang sebelumnya menyoroti karena namanya masuk daftar penceramah radikal.
Dia pun kembali menyentil BNPT yang selama ini dinilai paling getol bersuara soal radikalisme. "Itulah kita, enggak ada masalah kalau bukan radikal, dan radikal itu kalau mengganggu kepentingan penguasa," sindir Ustaz Felix kembali.
Sebelumnya, Mendag Lutfi mengungkapkan kelangkaan minyak goreng disebabkan karena ada penyelundupan pasokan yang dilakukan oleh mafia ke luar negeri. Menurut Lutfi, seharusnya dengan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) dan Domestic Market Obligation (DMO) kebutuhan minyak goreng bisa terpenuhi setiap bulannya.
"Jadi, ini yang saya sebut bahwa ini perbuatan mafia yang mesti kita berantas bersama-sama," ungkap Mendag pada rapat bersama DPR, Kamis (17/3) lalu.
