Luhut Klaim Pendukung Gerindra Setuju Penundaan Pemilu 2024, Eh Kader Partainya Bilang Begini
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim dukungan terhadap wacana penundaan Pemilu datang dari sejumlah pendukung partai politik, termasuk Partai Gerindra.
Lalu bagaimana Gerindra menanggapi klaim Luhut yang menyeret pendukungnya tersebut?
Menjawab hal itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa klaim Luhut soal big data penundaan Pemilu sudah banyak ditanggapi oleh para praktisi dan pengamat politik. Karena itu, ia memilih tidak ikut komentar lebih jauh atas klaim Luhut.
Alasannya, Dasco tidak ingin komentar dari Gerindra nantinya justru akan menambah polemik.
"Oleh karena itu saya tidak mau menambah polemik apalagi itu kan baru sebatas wacana belum ada yang konkret proses politiknya di jalankan. Baik di DPR maupun di MPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Dasco lantas menegaskan posisi Gerindra atas wacana penundaa Pemilu. Ia mengatakan bahwa Gerindra mengikuti aturan dan konstitusi yang ada.
Ajian Penerawangan Jayabaya Gambarkan Tanda Kiamat, Salah Satunya Marak Seks Bebas dan LGBT
"Kami bukan soal mendukung, menolak. Posisi Gerindea mengikuti aturan sesuai dengan peraturan yang ada saat ini," kata Dasco.
Sebelumnya Luhut mengaku usulan penundaan Pemilu 2024 tidak hanya disuarakan elite PAN dan PKB. Tetapi juga datang dari pendukung Partai Demokrat, Partai Gerindra serta PDI Perjuangan dan Golkar.
Klaim Luhut itu dilontarkan saat berbicara di Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube, Jumat, 11 Maret 2022.
Luhut lebih jauh mengatakan, penundaan Pemilu 2024 berdasarkan big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial.
"Itu yang rakyat ngomong. Ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," kata Luhut.
Usulan penundaan Pemilu 2024 disuarakan sejumlah tokoh pimpinan parpol koalisi pemeritah seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
