Wasekjen Demokrat: Belum Pemilu, Pemerintah Sudah Post Power Syndrome
JawaPos.com Wacana perpanjangan kekuasaan yang terus digaungkan dalam berbagai bentuk, dinilai mencerminkan ketakutan dan akal-akalan pemerintah untuk menghindari pergantian kekuasaan pada Pemilu 2024 nanti. Partai Demokrat secara tegas menolak hal ini terjadi.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jovan Latuconsina menegaskan, pemilu 2024 belum dilaksanakan tetapi pemerintah sudah mengalami post power syndrome (sindrom paska kekuasaan). Dia memandang, hal ini merupakan Pre-Post Power Syndrome .
Jadi, belum selesai kekuasaan, sudah takut kehilangan kekuasaan, kata Jovan, Minggu (13/3).
Jovan menegaskan, agenda reformasi telah menegaskan membatasi kekuasaan, cukup dua periode. Tanpa perpanjangan jabatan, tanpa tiga periode, tanpa tunda pemilu.
Bahkan pascareformasi, alih-alih tunda pemilu, yang ada justru malah percepatan pemilu. Lah, sekarang dengan kondisi KPU yang jauh lebih baik dan pengalaman, kenapa kita berpikir tunda pemilu? ucap Jovan.
Dia lantas mengapresiasi sikap Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketum Nasdem Surya Paloh untuk menolak penundaan pemilu dan wacana Presiden tiga periode. Dia menyebut, ketiga elite parpol itu menyadari bahwa perpanjanjangan masa jabatan presiden melanggar konstitusi.
Beliau-beliau ini tahu betul konsekuensi dari mengkhianati demokrasi ini. Rakyat bisa jadi korban. Bukan tidak mungkin TNI Polri akan dijadikan alat untuk membungkam ketidaksetujuan rakyat, papar Jovan.
Jovan mengingatkan, ketika rakyat terus ditekan dan ditakut-takuti, khawatir akan tiba pada satu titik untuk melawan balik, sehingga bisa terjadi perpecahan besar. Konsekuensi inilah yang dihindari oleh kita semua.
Pergantian kekuasaan adalah sesuatu yang alamiah dalam sejarah, dan sudah dijamin dalam konstitusi kita. Jika ini diutak-atik terus dengan berbagai alasan, sejarah tahun 1998 mengajarkan pada kita bagaimana publik melakukan koreksi dengan sendirinya, tegas Jovan.
Usulan penundaan pemilu 2024 disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Dia mengusulkan pesta demokrasi 2024 ditunda selama satu atau dua tahun.
Usulan itu berlandaskan pertimbangan perbaikan ekonomi Indonesia yang dilanda pandemi Covid-19. Wacana ini kemudian ditanggapi positif oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Sebelumnya juga Menteri Investasi Bahlil Lahadiala telah menyuarakan wacana penundaan pemilu. Bahkan kekinian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ikut-ikutan dengan mengklaim, angka big data yang menunjukkan ratusan juta orang setuju penundaan pemilu 2024.
