Serangan Baru ke Sekjen PSI Dea Tunggaesti Gegara Bawa Nama SBY soal amandemen

ACEHSATU.COM | Jakarta - Serangan baru ke sekjen PSI Dea Tunggaesti gegara nawa Nama SBY soal amandemen. Sekjen PSI Dea Tunggaesti mendapat serangan baru gara-gara membawa nama Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dea diminta tak membawa-bawa nama SBY saat bicara soal amandemen agar presiden bisa menjabat tiga periode.

Polemik yang terjadi antara Rocky Gerung dan Dea ini berawal dari sikap Dea soal wacana penundaan Pemilu 2024. Dea awalnya tegas menyatakan pemilu tak boleh ditunda dengan alasan pandemi Corona.

"PSI tidak bisa menerima usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Idealnya, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota) tetap terlaksana pada 14 Februari 2024," kata Dea Tunggaesti, dilansir dari Antara, Rabu (3/2/2022).

Dea kemudian bicara soal peluang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat tiga periode.

Dia mengatakan, jika partai-partai di DPR melihat adanya aspirasi kuat dari rakyat agar Jokowi meneruskan kepemimpinannya menjadi tiga periode, jalan satu-satunya adalah melalui amandemen UUD RI.

"Ini adalah pilihan paling adil, dan nantinya tidak hanya Pak Jokowi, tetapi Pak SBY bisa ikut berlaga kembali.

Begitu juga Pak JK bisa ikut berkompetisi sebagai kandidat calon wakil presiden melalui mekanisme pemilu yang jujur, adil, dan transparan pada tahun 2024," katanya.

"Namun tentunya hal tersebut harus didasari oleh amandemen konstitusi yang memperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali pada Pemilu 2024," sambungnya.

Nah, pernyataan Dea itu kemudian dikritisi oleh Rocky Gerung. Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) itu heran terhadap sikap Dea yang tak setuju pemilu ditunda tapi tak masalah Jokowi tiga periode.

"Berita gila adalah PSI menolak penundaan tetapi pro-3 periode. Jadi gue lihat ini PSI makin bego setelah Faldo (Staf Khusus Mensesneg) pindah ke Istana,"

jelas Rocky dalam acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (3/2). "Kan aneh, dungu," lantang Rocky.

Dea Serang Balik Rocky Gerung

Dea kemudian menyerang balik Rocky Gerung yang menyebut \'dungu\'. Dia menyebut komentar Rocky \'supercerdas\'.

Dea menilai usulnya soal tiga periode lebih logis dibanding upaya memperpanjang masa jabatan dengan menunda pemilu. Dea mengaku hanya ingin melindungi Jokowi secara konstitusional.

"Pernyataan saya adalah sebuah tanggapan atas realitas politik yang telah dinyatakan secara terbuka oleh partai-partai yang ada di parlemen, yang ingin memperpanjang masa jabatan Presiden tanpa melalui pemilihan umum. Inilah yang kami kritik, inilah yang kami tolak.

Inilah cara kami memperjuangkan tegaknya konstitusi agar Pak Jokowi terlindungi secara konstitusional," kata Sekjen PSI Dea dalam keterangan tertulis, Rabu (9/3).

Dea mengatakan usulan PSI itu semata-mata mempertahankan pemilu lima tahun sekali sesuai konstitusi. Dia menyebut Rocky Gerung lupa akan hal itu.

"Apabila kelak, pada akhirnya partai-partai di parlemen yang saat ini PSI tidak ada di sana, kemudian melakukan amandemen konstitusi, dan membuka ruang bagi Pak Jokowi untuk maju kembali di Pemilu 2024, di mana rakyat bisa secara bebas memilih Pak Jokowi ataupun kandidat lain,

maka tanpa ragu kami pasti akan mendukung Pak Jokowi paling pertama dan terdepan karena jelas prestasi dan kerja kerasnya buat rakyat Indonesia.

Sebagaimana hasil survei yang menyatakan bahwa lebih dari 70 persen rakyat Indonesia puas terhadap kinerja Pak Jokowi," ujar Dea.

Kembali ke anggapan dungu, Dea lantas membiarkan pandangan Rocky Gerung tersebut. Menurutnya, penilaian itu kebencian yang sifatnya subjektif dan personal terhadap Jokowi dan para pendukungnya.

Dea meminta Rocky Gerung belajar kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menparekraf Sandiaga Uno yang besar hati mendukung pemerintah walaupun kalah dalam pemilu. Dea menyindir upaya yang Rocky Gerung lakukan untuk negara.

"Satu hal lagi, Pak, sedungu-dungunya saya, saya tidak akan pernah membangun rumah yang sertifikatnya bukanlah milik saya," ucapnya.

Dea Diserang Gegara Bawa-bawa Nama SBY

Terbaru, pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rachland Nashidik membela Rocky Gerung yang menyerang Dea Tunggaesti dengan ucapan dungu. Menurut Rachland, yang diserang Rocky bukan personal Dea, melainkan pikiran.

"\'Dungu\' yang dimaksud RG bukanlah serangan terhadap orang, tapi terhadap pikiran, persisnya terhadap ketiadaan koherensi dalam pikiran," kata Rachland kepada wartawan, Jumat (11/3/2022).

Rachland sepakat dengan Rocky kalau Dea \'bersilat lidah\'. Dea, kata Rachland, mau menolak penundaan pemilu yang dipandang inkonstutusional dengan menyorongkan gagasan penambahan periode presiden yang juga inkonstitusional.

"Ini yang dimaksud Rocky sebagai pikiran \'dungu\'. Ini juga contoh dari pernyataan RG bahwa \'ijazah adalah tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir\'," ujarnya.

Rachland lalu meminta Dea tak menyeret-nyeret nama SBY, yang disebutnya tegas menolak penambahan periode jabatan presiden, bahkan saat masih berkuasa.

Dia mengatakan SBY juga aktif mengusulkan pembatasan periode jabatan presiden sejak masih aktif di Fraksi ABRI.

"Sudah sejak ia masih berkuasa, SBY menolak penambahan periode berkuasa. Justru ia, sebagai Ketua Fraksi ABRI kala itu, aktif mengupayakan demokrasi konstitusional (constitutional democracy) yang salah satu prinsip fondasionalnya adalah membatasi, bukan menambahi, periode kekuasaan presiden.

Secara histioris, ini bertujuan mencegah Indonesia kembali menjadi negara otoritarian akibat memiliki pemimpin otokratik dan korup," ucap Rachland.

Ide amandemen konstitusi, kata Rachland, tidak haram. Namun Rachland menilai amandemen konstitusi dengan tujuan menambah masa berkuasa presiden yang sedang menjabat sangat berbahaya bagi demokrasi konstitusional.

"Lain halnya dengan amandemen untuk menambahi hak-hak dasar dan kebebasan sipil warga negara. Atau amandemen untuk mendefinisikan sistem ketatanegaraan kita agar duduk kewenangan parlemen dan eksekutif lebih efisien dalam memproduksi demokrasi dan meminimalkan politik uang," katanya.

Rachland mengklaim publik kecewa pada PSI yang menyatakan diri berisi anak-anak muda tapi tak menjadi bagian aktif politik progresif.

PSI, kata Rachland, malah memilih berada pada sisi yang salah dari sejarah. Dia menganggap PSI ikut dalam upaya mengembalikan Indonesia pada otoritarianisme.

"Pemihakan PSI pada gerakan politik haram menunjukkan watak mereka yang sebenarnya, yaitu partai oportunis yang suka mengekor pada apa pun asal memberi mereka sedikit bagian," tuturnya.