Penganggaran Disebut Jadi Strategi Tunda Pemilu, Ini Reaksi Banggar DPR

JAKARTA - Muncul spekulasi bahwa "proyek" penundaan Pemilu 2024 kini dialihkan lewat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara. Salah satu strategi yang akan menjadi dasar untuk wacana ini digulirkan adalah alokasi anggaran Pemilu 2024 yang tak kunjung disahkan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie membantahnya. Dia menegaskan bahwa tak ada alasan untuk menunda Pemilu lantaran persoalan alokasi anggaran. Sebab, belum ada satupun anggaran yang dibahas oleh Banggar.

"Banggar belum membahas anggaran untuk 2023, kan pemilu itu 2024. Jadi saya minta masyarakat tidak berandai andai, dan jadwal pemilu kan sudah jelas, sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR, mana mungkin pemerintah dan DPR menganulir itu," kata Syarief kepada wartawan, Rabu (9/3/2022).

Dia meminta semua pihak tak berspekulasi, dan lebih baik melihat proses pembahasan mengenai persiapan Pemilu 2024 di Komisi II DPR. Di sana, kata dia, semua tahapan akan digodok oleh Pemerintah, DPR, maupun penyelenggara Pemilu.

Setelah itu sudah disepakati semua, katanya, Komisi II DPR baru akan membawa rencana tahapan Pemilu yang disertai anggarannya kepada Banggar untuk dibahas lebih lanjut.

"Jadi ini jangan orang berandai-andai, kita ini belum ada pemasangan anggaran, semua anggaran belum kita bahas," ujarnya.

"Pemilu itu kan sudah jelas agenda lima tahunan 2024, nah 2023 kita baru pasang anggaran, ini 2022 nanti Maret baru masuk pra, Juni Juli sampai selanjutnya, kok bisa berandai andai bilang ini sebagai strategi untuk mengundurkan pemilu. Gak ada pemunduran pemilu," tutur dia.

Sebelumnya, Managing Direcrtor Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam menduga operasi wacana penundaan Pemilu 2024 ini akan berlanjut setelah isu yang digulirkan sejumlah parpol mendapat penolakan dari masyarakat.

Umam menyebut, strategi lain yang akan dijalankan oleh aktor-aktor itu adalah dengan memaksa Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) sebagai penyelenggara untuk menyatakan tidak sanggup menjalankan Pemilu pada 14 Februari 2024. Indikator dasar dari operasi itu salah satunya tidak agresifnya partai-partai politik di Senayan untuk mengetok alokasi dana Pemilu 2024.

"Titik krusialnya ada di bulan-bulan ini. Jika tangan dan kaki KPU dikunci oleh tidak jelasnya pengesahan alokasi dana pemilu, maka problem teknis operasional penyiapan Pemilu 2024 akan muncul," kata Umam dalam keterangannya, Rabu (9/3/2022).