Saudi Cabut Aturan Prokes, Sinyal Positif Keberangkatan Umrah dan Haji
JawaPos.com Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyambut baik kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang mencabut aturan prokes Covid-19. Berdasarkan informasi, Pemerintah Arab Saudi mengakhiri kebijakan pembatasan selama pandemi Covid-19 menyusul tingginya angka vaksinasi nasional dan kekebalan kelompok (herd immunity) yang sudah terbentuk.
Dengan dicabutnya aturan prokes, aturan jaga jarak tidak lagi berlaku untuk kegiatan ibadah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Selain itu, pendatang dari luar negeri juga tidak diwajibkan menyertakan hasil negatif tes PCR atau hasil tes rapid antigen serta tidak perlu melakukan karantina setibanya di Arab Saudi.
Saya menyambut baik keputusan Pemerintah Arab Saudi mencabut aturan pembatasan tersebut. Ini merupakan kabar yang menggembirakan dan patut disyukuri bagi umat muslim di seluruh dunia, karena memberikan sinyal positif terhadap pelaksanaan umrah dan haji pada tahun ini yang diharapkan dapat kembali seperti sediakala, kata Bukhori di Jakarta, Senin (7/3).
Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menambahkan, aturan pelonggaran prokes oleh Pemerintah Arab Saudi menandakan pelaksanaan ibadah haji pada tahun 1443H akan melibatkan jemaah haji seluruh dunia. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan haji pada dua tahun terakhir, dimana Pemerintah Arab Saudi membatasi jumlah jemaah haji dengan hanya mengizinkan warga lokal dan warga negara asing yang telah menetap di Arab Saudi untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut.
Keputusan itu diambil sebagai upaya pengendalian pandemi di negara penghasil minyak terbesar di Timur Tengah itu.
Kendati begitu, dibandingkan pada pelaksanaan haji tahun 1441H, jumlah kuota haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi pada pelaksanaan haji 1442H justru mengalami peningkatan dari 1000 orang menjadi 60 ribu orang meskipun pandemi masih melanda dan kuota haji hanya diperuntukan bagi orang yang bermukim di sana, ungkap Bukhori.
Maka dengan mencermati perkembangan terkini, lanjut Bukhori, terkait situasi di Arab Saudi yang baru saja mencabut aturan pembatasan, sesungguhnya menunjukan ketergantungan ekonomi Arab Saudi secara global, khususnya terhadap negara-negara muslim, mengingat penyelenggaraan haji dan umrah merupakan kunci pendapatan Arab Saudi dari sektor pariwisata selain dari sektor perminyakan.
Karena Arab Saudi menggantungkan 87 persen pendapatannya dari sektor perminyakan, dimana sektor ini memberikan sumbangsih sebanyak 42 persen terhadap PDB. Sedangkan dari penyelenggaraan haji dan umrah dalam situasi normal, Arab Saudi dapat meraup 12 triliun dolar setiap tahunnya atau setara dengan 7 persen dari total PDB.
Saudi memiliki ambisi untuk meningkatkan pendapatannya dari penyelenggaraan haji dan umrah hingga mencapai 150 triliun dolar. Sehingga untuk merealisasikan hal itu, berbagai strategi dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi, salah satunya sebagaimana tertuang dalam Visi Saudi 2030, beber Bukhori.
Misalnya, dalam visi tersebut, Mina rencananya akan dibangun menjadi tiga tingkat sehingga dapat menampung lebih banyak jemaah. Dengan begitu, kuota haji akan bertambah bagi setiap negara, tidak terkecuali bagi Indonesia, tuturnya.
Di sisi lain, Bukhori melanjutkan, kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor pariwisata, dalam hal ini melalui penyelenggaraan haji dan umrah, juga masih terkait dengan Visi Saudi 2030 dalam sektor ekonomi yang menginginkan agar ketergantungan negara terhadap minyak dikurangi.
Selain untuk memitigasi dampak perubahan iklim, program transisi energi tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa sumber daya alam berbasis fosil di negara tersebut diprediksi tidak akan lagi mampu memberikan pendapatan negara yang memadai pada 2033.
Lebih lanjut, legislator dapil Jawa Tengah 1 ini mendorong Dirjen Penyelenggaraan Haji dan dan Umrah Kementerian Agama untuk segera membantu persiapan jemaah umrah maupun haji, khususnya terkait penyediaan asuransi kesehatan yang menjadi syarat wajib untuk memasuki Arab Saudi.
Selain itu, Bukhori juga mengingatkan BNPB dan Kementerian Kesehatan selaku otoritas yang menyusun kebijakan pencegahan dan penyebaran Covid-19, untuk segera menyelaraskan aturan keberangkatan calon jemaah umrah dan haji dengan mengacu pada aturan terbaru yang dirilis oleh Pemerintah Arab Saudi.
Jangan persulit calon jemaah untuk ibadah melalui persyaratan yang tidak relevan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Saya berharap dengan kebijakan terbaru ini calon jemaah kita dapat terbantu mengingat biaya umrah atau haji yang sebelumnya melambung akibat beberapa komponen prokes yang perlu dibayar oleh calon jemaah menjadi bisa ditanggulangi meskipun tidak sepenuhnya, pungkasnya.
