Peristiwa SO1M Resmi Jadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara
RADAR JOGJA Presiden Joko Widodo resmi menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Penetapan hari nasional ini atas peristiwa Serangan Oemoem 1 Maret 1949 (SO1M).
Butir pertama Keppres tersebut menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Butir kedua menyatakan bahwa Hari Penegakan Kedaulatan Negara bukan merupakan hari libur. Penetapan hari nasional ini sendiri pasca pengajuan oleh Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Hamengku Buwono X.
Keppres Nomor 2 Tahun 2022 juga berbunyi tentang pentingnya peristiwa SO1M dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Situs Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menuliskan SO1M merupakan usulan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Juga bersatunya militer dan rakyat dalam merebut kembali Jogjakarta.
Pengusulan ini murni lahir dari jernih pikir bahwa upaya menegakkan kedaulatan negara bukanlah upaya individual, tetapi sebuah upaya yang dilaksanakan secara kolektif seluruh komponen bangsa, jelas HB X dalam sambutannya di Tetenger Peristiewa SO1M di Keben Keraton, Rotowijayan, Kota Jogja, Selasa (1/3).
Sosok Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Gubernur ini juga meluruskan cerita sejarah SO1M. Tepatnya saat berbincang dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX semasa hidup. Mulai dari latar belakang hingga konsep asli SO1M.
Peristiwa bersejarah ini sejatinya bukan direncanakan 1 Maret 1949. Pada awalnya serangan akan berlangsung 28 Februari 1949. Mundurnya serangan serempak karena informasi sudah bocor ke telinga penjajah Belanda. Alhasil serangan tidak jadi terlaksana di sejumlah kantong pertahanan penjajah Belanda.
Sebetulnya menurut cerita almarhum ke-9 (Sri Sultan Hamengku Buwono IX) kepada saya, mestinya peristiwa tidak terjadi pada tanggal 1 Maret tapi tanggal 28 Februari. Tapi karena bocor diundur tanggal 1 Maret, ujarnya.
Dalam cerita ini, meneguhkan pula sosok Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai inisiator SO1M. Perannya mengkoordinir pergerakan pasukan di Jogjakarta. Termasuk perang gerilya yang dilakukan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman.
Dalam kesempatan ini juga meluruskan Sri Sultan Hamengku Buwono IX tidak pernah meminta perpindahan ibukota Indonesia ke Jogjakarta. Usulan pertama justru datang dari Perdana Menteri India saat itu Jawaharlal Nehru.
Jadi bukan Jogjakarta yang meminta tapi usulan dari Nehru (Jawaharlal Nehru). Lalu Jogjakarta dianggap yang paling siap saat itu, bebernya.
HB X memilih untuk diam selama ini atas fakta sejarah tersebut. Terlebih sosok pelaku sejarah atau HB IX telah tiada. Hingga pada akhirnya memilih momentum penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara untuk buka suara.
Sekadar memberikan informasi sekaligus yang mungkin bapak ibu belum tahu, tetapi ini hanya katanya orangtua gitu. Saya tidak bisa mengkonfirmasi, tidak punya bukti tapi untuk melengkapi dari peristiwa ini. Tahunya hanya itu saja, nek kon cerito selanjutnya ora ngerti , katanya.
Terlepas dari fakta sejarah ini, HB X berharap generasi muda paham akan sejarah SO1M. Bukti bahwa upaya mempertahankan Kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah. Termasuk mengetahui peran pejuang, militer dan rakyat di Jogjakarta dengan adanya peristiwa SO1M.
Peristiwa ini juga menjadi tonggak bahwa persatuan dan kesatuan Indonesia harga mati. Termasuk idiologi yang menaungi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diawali dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Hari Kedaulatan Negara itu untuk mengingatkan pada kita bahwa komitmen kita itu 17 Agustus 1945. Bendera Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Jangan mudah diombang-ambingkan dengan kepentingan-kepentingan lain tapi mengingkari kesepakatan Indonesia dari awal, pesannya. (*/dwi)
