Warga OKU Desak DPRD Aktif Minta Gubernur Sumsel Tunjuk PJ Bupati OKU

OGAN KOMERING ULU Massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli OKU meminta DPRD OKU untuk mengusir PLH Bupati OKU yang telah ditunjuk selama satu tahun oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru. Massa menilai Gubernur Sumsel sudah melakukan kesewanang-wenangan terhadap tata kelola Pemerintahan Kabupaten OKU.

Massa gabungan menilai sudah banyak kerugian yang diderita oleh Kabupaten OKU yang berimbas kepada masyarakat OKU sendiri. Massa juga meminta DPRD agar berperan aktif untuk meminta Gubernur Sumsel segera menunjuk PJ Bupati OKU dan mengusir Plh Bupati OKU karena dianggap tidak ada gunanya untuk jalannya roda pemerintahan di OKU.

Gubernur Sumsel sudah gagal dalam mengurus Sumsel terutama dalam penentuan penjabat Bupati OKU yang sampai saat ini belum juga di tunjuk walaupun sudah setahun jabatan PLH Bupati OKU. Sudah ribuan pegawai negeri yang tertunda pensiun dan naik pangkat akibat tidak adanya Penjabat Bupati, Kata Josi Robert, perwakilan massa saat orasi.

Dikatakan Josi Robert, Posisi PLH Bupati OKU tak memiliki wewenang dalam kebijakan strategis sehingga memperburuk tatakelola Pemerintahan yang baik. bahkan dalam orasinya massa meneriakan untuk mengusir PLH Bupati yang menurut mereka selama ini hanya tebar pesona dengan perjalanan dinas ke pelosok desa di OKU.

Ada empat pandangan kami terkait kondisi OKU yang pertama PLH Bupati telah gagal melaksanakan tugasnya di OKU, Kedua PLH Bupati OKU hanya menjadi beban masyarakat OKU, ketiga PLH Bupati OKU saat ini adalah produk kesewenang-wenangan Gubernur Sumsel dan terakhir kita meminta DPRD OKU untuk mendesak Gubernur segera menunjuk PJ Bupati OKU, tambah Bowo Sunarso Koordinator Aksi.

Bahkan massa juga menyebutkan jika gubernur Sumsel sudah ingkar janji terkait dengan penetapan PJ Bupati OKU yang sebelumnya akan di selesaikan pada bulan September lalu. Kita sudah tidak percaya lagi dengan gubernur Sumsel sehingga Kedepan tidak layak lagi jadi gubernur Sumsel jika tidak mampu mengeluarkan kebijakan terkait penetapan PJ OKU, sambung Robert.

Aksi massa sendiri ditemui secara langsung ketua DPRD OKU, Ir Marjito Bahri bersama sejumlah anggota DPRD OKU lainnya. Dikatakan Marjito, pihaknya sendiri pernah mendatangi kantor menteri dalam negeri pasca pernyataan gubernur yang akan menyelesaikan permasalah penetapan PJ Bupati OKU, namun ternyata saat itu berkas pengajuan memang belum masuk ke Kemendagri.

Kita sudah datang langsung ke Mendagri pada saat itu namun belum ada berkas masuk. Kami sepakat dengan aksi ini kita akan tindak lanjuti, demi kebaikan masyarakat OKU, kata Marjito.(HARISON)