Loading...
Loading…
Bukan Hanya Corona, Ruang Siber juga Ancaman Eksistensi Pancasila

Bukan Hanya Corona, Ruang Siber juga Ancaman Eksistensi Pancasila

Nasional | ayojakarta | Senin, 01 Juni 2020 - 16:02

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Hari lahir Kesaktian Pancasila kali ini diperingati dalam kondisi krisis corona. Hal ini membuat kita berpikir kembali sejauh mana bangsa Indonesia sudah mengaplikasikan nilai-nilai luhur Pancasila.

Ancaman corona bukan satu-satunya terhadap eksistensi Pancasila. Dalam era serba digital saat ini, ruang siber menjadi peluang tapi juga menjadi ancaman bagi Pancasila bila tidak dikelola dengan semestinya.

Dalam keterangannya Senin (1/6/2020), pakar keamanan siber Pratama Persadha melihat masih banyak pekerjaan rumah bagi negara untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Menurutnya, semakin berkembangnya teknologi ikut mendorong sentralisasi ekonomi secara global.

Ruang siber ini tanpa batas, informasi mengalir begitu cepat. Bersamaan dengan aliran informasi juga ada bahaya seperti peretasan, hoaks, ancaman dan paling berbahaya adalah sentralisasi ekonomi secara global, terang chairman Lembaga Riset Siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini.

Pratama menjelaskan, Pancasila punya cita-cita luhur agar kesejahteraan bisa dirasakan oleh segenap anak bangsa dalam suasana damai dan penuh rasa persatuan. Namun kini ancaman yang datang dari ruang siber bertambah karena belum siapnya Indonesia dengan berbagai regulasi.

Semakin berkembangnya teknologi di ruang siber mau disadari atau tidak mendorong sentralisasi ekonomi secara global. Sungguh ini situasi yang sulit, di saat amanat reformasi mendorong desentralisasi ekonomi, kondisi global saat ini mendorong sentralisasi ekonomi. Bila tidak siap dengan regulasi, akan sangat berbahaya untuk kelangsungan bangsa ke depan, jelas pria asal Cepu Jawa Tengah ini.

Maksud dia adalah banyaknya layanan di ruang siber yang memutus akses negara, misalnya untuk urusan pajak. "Contohnya saat kita berlangganan Netflix atau membeli software di luar negeri, banyak sekali transaksi tersebut tanpa dikenai pajak. Pengawasan transaksi jelas sulit, karena posisi penjual juga tidak di tanah air," paparnya.

Urusan pajak hanya salah satu. Ia mencontokan untuk urusan data, raksasa teknologi seperti menambang emas dari negara ini dalam berbagai bentuk semisal mesin peramban, smartphone, aplikasi hingga marketplace.

"Padahal data sangat mahal saat ini, tapi regulasi kita tidak siap mengatur agar ada pembagian merata antara negara dengan perusahaan teknologi dan juga
masyarakat, tegasnya.

Pratama menambahkan, sentralisasi ekonomi secara global jelas melemahkan negara. Pajak yang berkurang dan eksploitasi data tanpa regulasi ketat membuat Indonesia perlahan berkurang daya tawarnya di depan para korporasi asing dan negara asing. Pada akhirnya sulit untuk menjaga Pancasila sebagai landasan hidup bagi masyarakat. Hal ini lantaran kesejahteraan yang semakin sulit diwujudkan di tengah masyarakat.

Penerimaan negara berkurang, masyarakat kita digempur dengan informasi yang diolah sedemikian rupa melemahkan persatuan dan ketergantungan teknologi, ketiganya membuat kita sebagai bangsa semakin jauh dari Pancasila, ujarnya.

Karena itu, Pratama mengimbau seluruh elemen bangsa, terutama para pengambil kebijakan untuk serius melihat potensi dan ancaman ruang siber. Semakin hari, Indonesia semakin menjadi pasar saja bagi asing. Sejatinya, ruang siber memberikan peluang untuk berkreasi dan menjadi produsen, bila tidak dimanfaatkan maksimal bangsa ini hanya akan menjadi konsumen yang kehilangan daya tawar di depan negara lain.

Coba kita lihat program internet murah Elon Musk, Starlink. Direncanakan 2021 akan launching secara global. Harga dan kecepatannya ratusan kali lebih murah serta lebih cepat dari internet saat ini di tanah air. Bila tidak disiapkan, jelas akan menjadi pukulan telak bagi industri telekomunikasi tanah air, tegas Pratama.

Menurut Pratama, negara harus mendorong produksi teknologi dalam negeri yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dengan menyesuaikan budaya, sosial, politik dan ekonomi Indonesia. Perlindungan data harus ditingkatkan dan paling penting keberpihakan negara pada produk lokal harus benar-benar ada.

"Ruang siber yang bertambah luas, namun hanya menggunakan platform luar terus menerus justru akan menggerus nilai-nilai Pancasila di masyarakat," pungkasnya.

Original Source

Topik Menarik

{
{