Kemenkop UKM Permudah Pendampingan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mencatat, saat ini masih banyak dari pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memahami terkait perpajakan dan perjanjian atau kontrak, saat menjalin kerja sama dengan pihak lain.
Untuk itu kementerian menjamin bakal mempermudah mereka, terutama dalam memperoleh pendampingan hukum.
Hal tersebut diungkapakan Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satriya. Ia membenarkan, masih banyak pelaku usaha informal untuk menjadi formal kerap terbentur berbagai persoalan.
Seperti pemahaman yang belum utuh terkait aspek hukum, hingga bagaimana proses mengurus perizinan usaha.
Dijelaskan Eddy, aspek legalitas memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan usaha. Namun sayangnya pelaku usaha masih belum memahami dengan baik dan benar, terkait peraturan pendirian perusahaan perseorangan, hukum perjanjian kontrak, dan perpajakan. Padahal semua itu saling berkaitan untuk berlangsungnya, expansi dan kestabilan usahanya.
Surat Tanggapan JNE atas Berita Awas! Narkoba LSD Sasar Anak Remaja, Kemasannya Sengaja Dibuat Lucu
"Legalitas itu jadi aspek yang sangat berpengaruh. Jadi semua prosesnya harus dilalui untuk kepastian hukum," terang Eddy dalam siaran persnya, Kamis (27/1).
Di tahun 2022 ini, terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam program Layanan Bantuan Pendampingan Hukum bagi UMKM sebesar Rp 393 juta.
Mengacu pada amanat PP 7 Tahun 2021, Eddy berharap kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk dapat segera membentuk layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil. Agar mereka yang memerlukan layanan hukum dapat diberikan dan terlayani.
"Kami harap untuk segera dilakukan pendampingan layanan bantuan hukum di setiap provinsi di Indonesia," pungkasnya.
Sementara itu Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha Kemenkop UKM Eviyanti Nasution mengatakan, kegiatan Penyuluhan Literasi Hukum bagi pelaku usaha mikro kecil ini diikuti oleh 40 peserta yang memiliki produk usaha di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sekitarnya.
Tujuan dari kegiatan ini, lanjut Evi, adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman pelaku usaha mikro khususnya terkait dengan pendirian perusahaan perseorangan, perpajakan serta hukum perjanjian/kontrak dan lainnya.
"Dengan penyuluhan ini kami harapkan pelaku usaha mampu menstabilkan keberlangsungan suatu usaha dan meningkatkan usahanya di masa mendatang," ujarnya. [ DWI ]
