Asrama Haji Jadi Lokasi Karantina Kedatangan Umrah
JawaPos.com Karantina kepulangan jemaah umrah tidak lagi dilakukan di hotel-hotel komersial. Jemaah bisa memilih Asrama Haji Jakarta sebagai alternatif.
Dari dokumen tarif karantina di Asrama Haji Jakarta yang beredar, tersedia beragam paket karantina untuk jemaah umrah. Di antaranya, paket 1 hari, paket 7 hari 6 malam, hingga paket 14 hari 13 malam. Harganya mulai Rp 390 ribu sampai Rp 7,1 jutaan per orang. Harga tersebut belum termasuk ongkos swab PCR sebagai salah satu syarat karantina.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief tidak menampik saat dikonfirmasi soal tarif paket karantina di Asrama Haji Jakarta itu. Sedang dikaji, belum di-SK (surat keputusan), kata Hilman kemarin (24/1). Dia tidak berkomentar terkait dengan permintaan supaya harga paket tersebut diturunkan.
Tuntutan supaya Kemenag menurunkan harga paket karantina di Asrama Haji Jakarta salah satunya disuarakan Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) Wawan Suhada. Semestinya tidak perlu dibuat terlalu komersial, ujarnya.
Menurut dia, harga yang dipatok Kemenag tersebut hampir sama dengan tarif paket karantina di hotel berbintang. Padahal, asrama haji adalah fasilitas negara, tuturnya.
Senada, Kepala Bidang Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Zaky Zakaria Anshary mengatakan, pihaknya membuat kerja sama dengan beberapa hotel komersial. Misalnya, disepakati paket menginap tujuh malam, sekamar berdua, termasuk tiga kali swab PCR, dengan harga Rp 3.999.000 per orang. Menurut dia, harga paket itu lebih murah jika dibandingkan dengan paket tujuh hari di Asrama Haji Jakarta untuk dua orang sekamar paling murah Rp 3.092.000, tetapi belum termasuk biaya swab PCR.
Informasi bahwa Asrama Haji Jakarta sudah bisa digunakan sebagai tempat karantina kepulangan umrah kali pertama disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas saat rapat bersama Komisi VIII DPR kemarin (24/1). Rekomendasi penggunaan asrama haji itu keluar setelah ada rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
