Ini Sejarah 3 Kali Indonesia Pindah Ibu Kota Negara

JawaPos.com Jakarta yang selama ini menjadi Ibu Kota Negara dari Indonesia akan digantikan lokasinya di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah memberikan nama bagi ibu kota negara baru tersebut yakni Nusantara. Presiden Jokowi mendapatkan 80 lebih masukan nama ibu kota baru tersebut. Tapi pada akhirnya dia memilih nama Nusantara.

Jauh sebelum Jakarta menjadi Ibu Kota Negara, setidaknya Indonesia telah tiga kali berpindah tempat untuk ibu kota negara ini. Pemindahan Ibu Kota sejak hari kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Berikut ini, rangkuman redaksi JawaPos.com mengenai sejarah tiga kali Indonesia berpindah ibu kota negara selama masa kemerdekaan.

1. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, ternyata momen itu bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Pasalnya, pada tanggal 16 September 1945 tentara sekutu datang ke Indonesia, tepatnya berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Tujuan mereka adalah untuk memulangkan tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun, kedatangan sekutu ini ditumpangi oleh Belanda (NICA). Belanda saat itu belum rela melepas Indonesia dan menganggap Indonesia masih negara jajahannya.

Pada akhir tahun 1945 kondisi Ibu Kota Jakarta menjadi sangat tidak aman, pasalnya Netherlands-Indies Civil Administration (NICA) mendirikan kantor di bawah kepemimpinan H.J Van Mook dalam rangka ingin merebut kembali Ibu Kota. Upaya penculikan dan pembunuhan pun dilakukan NICA terhadap para pemimpin Indonesia yang baru berusia sangat muda.

Kemudian pada 2 Januari 1946, Sultan Hamengku Buwono IX mengirim pesan ke Jakarta melalui kurir yang menyarankan agar Ibu Kota dipindahkan ke Yogyakarta. Hal ini ditanggapi positif oleh Presiden RI ke-1 Soekarno, dan menyetujui bahwa Ibu Kota Indonesia akan dipindahkan ke Yogyakarta.

Pada 3 Januari 1946, Presiden Soekarno bersama rombongan berangkat dari Jakarta secara diam-diam menuju Yogyakarta. 15 pasukan khusus ditugaskan untuk mengawal rombongan presiden dalam perjalanannya ke Yogyakarta.

Rombongan sampai Yogyakarta dengan selamat pada 4 Januari 1946 sekitar jam 09.00 WIB. Pada malam harinya, Wakil Menteri Penerangan RI, Mr. Ali Sastroamidjojo dalam siaran RRI mengumumkan secara resmi pemindahan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Selama di Yogyakarta, Presiden Soekarno berkantor di Gedung Agung yang terletak di seberang Benteng Vredeburg.

2. Bukittinggi, Sumatera Barat

Bukittinggi, Sumatera Barat pernah menjadi salah satu Ibu Kota negara Indonesia. Latar belakang pemilihan Bukittinggi menjadi Ibu Kota Indonesia berawal dari Agresi Militer Belanda II.

Setelah sebelumnya Ibu Kota dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta, Belanda masih tetap ingin merebut Indonesia kembali untuk menjadi jajahannya, yaitu dengan melakukan Agresi Militer II.

Kala itu Belanda melakukan penyerangan ke Yogyakarta dan juga melakukan penangkapan terhadap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, tokoh kemerdekaan Sutan Sjahrir, dan beberapa tokoh penting lainnya. Setelah ditangkap, Presiden Soekarno dan tokoh penting lainnya diasingkan oleh Belanda.

Menjelang penangkapan Presiden Soekarno dan tokoh penting lainnya, Soekarno dan Hatta sempat mengadakan sidang kabinet darurat, yang melahirkan keputusan bahwa pemerintahan untuk sementara diserahkan ke Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk pemerintah darurat.

3.Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta

Selanjutnya roda pemerintahan Indonesia kembali normal, pada 17 Agustus 1950 para tokoh kemerdekaan pun akhirnya memutuskan DKI Jakarta sebagai pusat Ibu Kota Negara Indonesia.

Kala itu masih bernama dengan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang kemudian membubarkan diri dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).