Wacana Presiden Tiga Periode Demokrat Ingatkan Kejatuhan Orde Baru
Partai Demokrat mengingatkan seluruh anak buah Presiden Joko Widodo agar tidak main-main dengan meramaikan wacana masa jabatan Kepala Negara tiga periode. Sebab, hal itu telah ditolak dalam berbagai kesempatan dan hanya bikin malu.
Bisa hilang ini kewibawaan presiden, kalau pembantunya sudah mulai berani menentangnya, ujar Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada Rakyat Merdeka , kemarin.
Alumni Universitas Indonesia (UI) ini mengajak belajar atas sejarah jatuhnya Presiden Soeharto. Pada penghujung Orde Baru itu justru para pembantu dekatnya selalu meminta presiden kala itu untuk memperpanjang kekuasaannya atas nama rakyat.
Jangan sampai, kata dia, sikap yang menjerumuskan presiden ini terulang di Pemerintahan kali ini. Padahal kenyataannya, rakyat berkehendak agar transisi demokrasi berlangsung sesuai aturan main, yaitu maksimal dua kali masa jabatan. Apakah kini ada upaya menjerumuskan Bapak Jokowi agar bernasib serupa dengan Presiden Soeharto, dengan terus menggaungkan usulan tiga periode? katanya.
Sarannya, Presiden Jokowi juga harus tegas terhadap siapapun yang menggaungkan isu ini, karena sama saja mencederai demokrasi. Apalagi, pembatasan kekuasaan ini didasari semangat Reformasi 1998.
Hal senada disampaikan Deputi Survei Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat, Mohammad Jibriel. Menurutnya, wacana perpanjangan masa jabatan tiga periode, bertentangan dengan di Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan yang hanya dua periode. Baginya, sebuah negara demokrasi yang dewasa, matang, dan modern memiliki masa jabatan presiden dua periode.
Pemilu 2024, jelas Jibriel, adalah momentum pergantian kepemimpinan yang harus disambut dengan suka cita atas semangat perubahan dan regenerasi kepemimpinan. Sebagian besar penduduk Indonesia, lanjutnya, kini berusia di bawah 40 tahun, dan mereka menghendaki kepemimpinan yang bisa memahami persoalan-persoalan mereka dengan baik.
Jangan sampai terjadi kesenjangan generasi yang membuat pemimpin tidak nyambung dengan yang dipimpin, tutupnya.
Sebelumnya, wacana tiga periode presiden ini kembali disinggung oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat menjadi pembicara dalam acara Rilis Temuan Survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1).
Diungkapkan, kalangan dunia usaha berharap adanya perpanjangan masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal ini tidak terlepas dari upaya mendorong perekonomian lebih baik ke depannya.
Kalau kita mengecek dunia usaha, rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang dipertimbangkan ruang untuk dilakukan proses dimundurkan, jauh lebih baik, ucap Bahlil.
Menurutnya, saat ini dunia usaha sedang dalam tren pemulihan setelah terdampak pandemi Covid-19 selama 2020 sampai 2021. Jangan sampai upaya pemulihan terhambat karena stabilitas politik tidak berjalan baik. [BSH]
