Nunggak Bayar Pajak, ADD 18 Desa di Loteng Ini Terancam Tak Dicairkan

PRAYA -Sebanyak 18 dari total 127 desa di Lombok Tengah ditemukan menunggak pajak. Mereka diingatkan segera menyelesaikan kewajiban itu. Jika tidak, maka alokasi dana desa (ADD) terancam tidak dicairkan.

Karena itu menjadi syarat utama, tandas Inspektur Loteng HL Idham Khalid, Selasa (11/1).

Dikatakan, total tunggakannya mencapai Rp 6 miliar. Jumlah itu dari penggunaan anggaran desa tahun lalu. Baik fisik maupun non fisik.

Awalnya ada 40 desa, tapi satu per satu menyelesaikannya. Sehingga tersisa 18 desa itu saja, papar mantan Plh Bupati Loteng tersebut.

Dia berharap, persoalan yang satu itu tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya. Karena yang rugi, tidak saja pemerintah desa. Melainkan, masyarakat pada umumnya.

Seharusnya program kerja mulai dijalankan per awal tahun ini. Namun, harus tertunda lantaran pencairan ADD juga ditunda. Disinggung desa-desa mana saja, mantan Plt Sekda Loteng tersebut enggan membeberkannya.

Dia menekankan, yang pasti desa-desa yang merasa segera bersikap. Kami dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng juga sudah sering memberikan masukan ke pemerintah desa, kata Kepala Kejari Loteng Fadil Regan, terpisah.

Isinya, setiap anggaran desa, baik bersumber dari ADD maupun dana desa wajib digunakan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Tidak boleh melakukan penyimpangan.

Jika berani melanggar, maka siap-siap saja berhadapan dengan hukum. Seperti kasus Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, tegasnya.

Dikatakannya, sebagai langkah antisipasi dini, jaksa telah melakukan pendampingan di bidang urusan perdata dan tata usaha negara. Pemerintah desa diberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum lewat sosialisasi, pendidikan dan pelatihan hukum.

Harapannya, mereka mengetahui dan memahami aturan hukum ang ada. Kemudian menjalankannya. Sederetan kasus desa yang terjadi kita harapkan menjadi pembelajaran, tandasnya. (dss/r5)