Direskrimsus Polda Sulsel Prioritaskan Empat Perkara Korupsi

Nasional | jawapos | Published at Minggu, 09 Januari 2022 - 22:32
Direskrimsus Polda Sulsel Prioritaskan Empat Perkara Korupsi

JawaPos.com Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sulawesi Selatan bakal tuntaskan perkara dugaan korupsi pada 2020 dan 2021. Ada empat kasus yang diprioritaskan untuk dituntaskan tahun ini.

Direktur Direskrimsus Polda Sulsel Kombespol Widony Fedri mengatakan, sedikitnya empat perkara korupsi menjadi perhatian publik yang penanganannya terus dikebut. Ada empat perkara yang ditangani tahun lalu itu jadi prioritas anggota dan kami akan maksimal menangani semua perkaranya, ujar Widony Fedri seperti dilansir dari Antara , Minggu (9/1).

Perkara dugaan korupsi itu yakni, bantuan sosial (Bansos) Covid-19 Makassar pada 2020 dan kasus pengadaan kamera pengawas atau CCTV pada Diskominfo Kota Makassar. Selain itu, dugaan korupsi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang terjadi di empat kabupaten Sulsel masing-masing, Kabupaten Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, dan Takalar, juga masuk dalam daftar kasus yang akan didahulukan.

Menurut Kombespol Widony Fedri, semua kasus tersebut masuk dalam daftar kasus-kasus yang akan didahulukan untuk diselesaikan. Kasus perkara kita banyak. Bansos itu masih menunggu audit BPK. Banyak yang bertanya kenapa lambat karena auditnya juga lama keluar, terang Widony Fedri.

Pada perkara dugaan korupsi penggelembungan anggaran pengadaan Bansos Covid-19 untuk 60 ribu warga Kota Makassar, beberapa pejabat sudah diperiksa. Di antaranya, mantan Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, mantan Kepala Dinas Sosial Makassar Mukhtar Tahir, juga puluhan pegawai Bulog dan penyalur di lapangan.

Bantuan berupa sembako itu seharusnya didistribusikan dengan baik kepada masyarakat yang secara langsung terdampak Covid-19. Tapi pada kenyataannya, sembako yang diterima tidak sesuai dengan nilai perhitungan awal, tutur Widony Fedri.

Rincian sembako tersebut, lanjut dia, masing-masing beras 10 kilogram seharga Rp 105.000, mi instan 1 kardus seharga Rp 92.000, kemudian 3 bungkus sabun cuci 1 kilogram Rp 17.000, serta 4 sabun mandi Rp 12.000. Selanjutnya, pasta gigi 120 gram Rp 12.500, 4 kaleng susu Rp 28.000, minyak goreng 2 liter Rp 22.000, gula pasir 1 kilogram Rp 12.500.

Jika ditaksir, harga keseluruhannya hanya Rp 290.500. Akumulasi harga yang dianggap tidak sesuai itulah yang sementara ditangani kepolisian berkoordinasi dengan BPK, ucap Widony Fedri.

Artikel Asli