Survei Indikator Politik, Mayoritas Warga Tidak Ingin KPK Dibubarkan

Nasional | rm.id | Published at Minggu, 09 Januari 2022 - 22:00
Survei Indikator Politik, Mayoritas Warga Tidak Ingin KPK Dibubarkan

Hasil survei terbaru Indikator Politik mengungkapkan, mayoritas warga tidak menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan.

Menurut warga, KPK tetap diperlukan meskipun kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sudah optimal dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Hampir semua warga merasa KPK harus tetap ada, sehingga tidak boleh dibubarkan. Sebanyak 80,2 persen menginginkan KPK tetap ada, ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis hasil survei secara daring, Minggu (9/1).

Menurutnya, hanya 9,3 persen responden yang menginginkan KPK dibubarkan jika lembaga penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sudah bisa optimal dalam pemberantasan korupsi.

Meski begitu, banyak warga menilai kondisi pemberantasan korupsi di pemerintah saat ini masuk dalam kategori buruk. Dari survei tersebut, sebanyak 36,9 responden yang menyatakan kondisi pemberantasan korupsi saat ini buruk, lalu sebanyak 29,3 persen yang menyatakan baik dan 27,7 persen responden yang menyatakan sedang.

Sisanya, tidak menjawab atau tidak tahu ketika ditanyai pendapatnya terkait kondisi pemberantasan korupsi saat ini. Tapi, londisi buruk pemberantasan korupsi saat ini tidak serta merta membuat publik mendorong institusi KPK dibubarkan.

Survei indikator politik ini dilakukan pada 6-11 Desember 2021 terhadap warga negara yang sudah memiliki hak pilih dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi.

Sampel ditarik dengan metode multistage random sampling . Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Survei ini memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sebanyak plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. [OKT]

Artikel Asli