Sertifikat Aset Terkendala Klaim Desa

Nasional | lombokpost | Published at Minggu, 09 Januari 2022 - 21:33
Sertifikat Aset Terkendala Klaim Desa

TANJUNG -Sejak mekar dari Lombok Barat, pelimpahan aset tanah yang tersebar di beberapa desa Kecamatan Kayangan dan Bayan masih belum bisa diselesaikan hingga saat ini. Pemerintah KLU melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) masih terkendala klaim desa.

Kepala BKAD KLU Sahabudin membenarkan hal ini. Puluhan hektare tanah Pemerintah KLU di dua kecamatan tersebut belum bisa disertifikatkan.

Beberapa desa mengkalim keberadaan aset tersebut merupakan aset milik desa, ujarnya, (9/1).

Ia mengatakan, upaya pensertifikatan tersebut bertujuan untuk mempermudah Pemerintah KLU menghibahkan kembali aset tersebut. Terutama jika sewaktu-waktu diminta desa untuk dimanfaatkan. Penghibahan aset dari Pemerintah KLU ke pemdes nantinya melalui kewenangan pimpinan daerah.

Selain itu, Pemerintah KLU juga berkewajiban melakukan pensertifikatan untuk mengamankan pelimpahan aset dari pemerintah sebelumnya, Lombik Barat. Jika tidak dilakukan, maka dikhawatirkan aset tersebut mudah diklaim oknum tertentu.

Seperti yang terjadi saat ini di Desa Sokong, ucapnya.

Ada 10 lebih bidang tanah yang mau kita sertifikatkan di dua kecamatan itu, imbuhnya.

Sebelumnya Pemerintah KLU masuk kategori merah di platform pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. Salah satu indikator korupsi itu adalah persoalan aset. Namun sekarang sudah berubah menjadi kategori kuning.

Artinya sudah ada perkembangan yang dilakukan oleh pemda dalam hal pencegahan korupsi, yakni dengan mempercepat proses sertifikasi aset daerah, jelasnya.

Tidak hanya di desa, aset daerah juga masih banyak yang diklaim masyarakat. Bahkan sekarang ini ada satu kasus yang sudah masuk di Polres untuk persoalan aset tanah ini.

Itu sedang berproses, kata mantan kepala Dinas Dukcapil KLU itu.

Ia menambahkan, upaya pensertifikatan tanah yang dilakukan Pemerintah KLU hanya persoalan administrasi saja. Pemerintah KLU tidak ada niatan untuk menguasai aset tersebut.

Jika pemdes bersikukuh untuk tak menyerahkan aset tersebut ke pemda nantinya dapat berimbas pada pengurangan insentif dana perimbangan sesuai MCP, pungkasnya. (fer/r9)

Artikel Asli