PDIP Ungkap Cagub DKI Potensial, Ada Risma Hingga Hendrar Prihadi

Nasional | republika | Published at Minggu, 09 Januari 2022 - 12:11
PDIP Ungkap Cagub DKI Potensial, Ada Risma Hingga Hendrar Prihadi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan sosok potensial yang akan diusung PDIP di Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang. Salah satunya nama yang ia sebut adalah Ketua DPP PDIP sekaligus Menteri Sosial (mensos) Tri Rismaharini.

"Ya, kalau kualifikasi kepemimpinan Bu Risma kan sudah teruji. Saya tidak melihat dari berapa banyak penghargaan yang diterima Bu Risma. Tapi dari perubahan kultural di dalam mengubah Kota Surabaya," kata Hasto di Cakung, Jakarta, Ahad (9/1).

Tidak hanya Risma, Hasto juga menyebut nama Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, mantan Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra, dan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. Terkait apakah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga akan diikutkan dalam bursa cagub DKI 2024, Hasto menyebut Gibran belum menyelesaikan satu periode kepemimpinannya.

"Kalau Mas Gibran kan satu periode belum sehingga Mas Gibran harus menunjukkan kualitas kepemimpinannya dalam mengubah Kota Surakarta," ujarnya.

Hasto mengaku saat ini PDIP juga belum berkomunikasi baik dengan Risma maupun dengan tokoh-tokoh potensial lainnya terkait pilgub DKI Jakarta. Hasto juga menegaskan stok tokoh pemimpin yang dimiliki PDIP di daerah ada banyak. Menurutnya ada banyak kepala daerah PDIP yang mampu membuktikan politik tata ruang, politik hijau yang membuat rakyat merasa nyaman, dan merasa cinta dengan lingkungannya.

"Ini yang harus kita dorong dan Pilkada DKI masih lama 2024, PDIP tidak pernah kekurangan calon pemimpin termasuk calon gubernur dan wakil gubernur DKI karena proses kaderisasi terus-menerus dilakukan partai," tegasnya.

Hasto menambahkan saat ini PDIP belum memutuskan siapa yang akan diusung di Pilgub DKI Jakarta 2024. Keputusan terkait siapa yang akan diusung akan ditetapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Bu Mega yang secara konstitusional itu memiliki kewenangan untuk menetapkan," imbuh dia.

Artikel Asli