Disparitas Harga Terlalu Jauh, Pengamat: Sudah Waktunya Pemerintah Naikkan Harga Solar Nonsubsidi

Nasional | rm.id | Published at Minggu, 09 Januari 2022 - 09:34
Disparitas Harga Terlalu Jauh, Pengamat: Sudah Waktunya Pemerintah Naikkan Harga Solar Nonsubsidi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali menugaskan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk menyalurkan 15,1 juta kiloliter minyak solar sepanjang 2022.

Penetapan kuota yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 102/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2021 dan Nomor 103/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2021 tanggal 27 Desember 2021 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan negara.

Menanggapi hal ini Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria berpendapat, saat ini sudah waktunya pemerintah berusaha mengurangi beban subsidi pada solar.

"Seharusnya sudah saatnya pemerintah setidaknya berusaha mengurangi beban subsidi pada BBM jenis solar," ujar Sofyano dalam pesan tertulis, Minggu (9/1).

Menurut dia, solar adalah bahan bakar yang disubsidi sangat besar, karena solar subsidi hanya dijual dengan harga Rp 5.150 per liter. Sementara harga solar non subsidi mencapai sekitar Rp 11.000 per liter. Sehingga disparitas harga yang terjadi sangat besar, atau sekitar Rp 5.850 per liter.

"Padahal penggunaan terbesar solar subsidi adalah untuk bisnis, dan penggunaannya juga nyaris tak terukur. Hal ini beda dengan penggunaan elpiji (subsidi), per rumah tangga maksimal hanya menggunakan 3 tabung per bulan," ungkapnya.

Sampai saat ini, pemerintah belum pernah terdengar akan mengoreksi naiknya harga jual solar subsidi. Apalagi, berencana melakukan pengalihan subsidi kepada pengguna yang tepat sasaran sebagaimana yang akan dilakukan terhadap elpiji bersubsidi.

"Apakah subsidi pemerintah terhadap solar tidak menjadi beban buat pemerintah dibanding misalnya dengan subsidi terhadap elpiji 3 kg?" tanya Sofyano.

"Atau, pemerintah menilai pengguna solar subsidi selama ini sudah tepat sasaran sehingga subsidi solar menjadi tidak masalah buat pemerintah dan APBN," imbuhnya.

Menurut dia, setidaknya pemerintah mengoreksi harga solar subsidi agar rentang perbedaan harganya dengan solar non subsidi tidak sebesar seperti saat ini.

Selain itu, bisa juga dengan menetapkan penggunaan kepada jenis kendaraan tertentu, yakni hanya untuk kendaraan bermotor pelat nopol kuning dan maksimal roda enam saja.

"Ini seharusnya bisa dilakukan jika pemerintah merasa bahwa subsidi adalah beban terhadap APBN yang harus dikurangi dan jika tidak merasa sebagai beban apbn logikanya subsidi terhadap elpiji pun tidak pula jadi masalah buat APBN, dan ini akan dinilai adil oleh rakyat," tandas Sofyano. [NOV]

Artikel Asli